Aplikasi Baru Hambat Pencairan Dana Bos 2021 Parigi Moutong

<p>Foto: Kabid Manajemen SD Disdikbud Parimo, Ibrahim.</p>
Foto: Kabid Manajemen SD Disdikbud Parimo, Ibrahim.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebut aplikasi baru Kemendikbud hambat pencairan dana BOS 2021.

“Pihak sekolah mesti input Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke dalam aplikasi baru bernama ARKAS,” ungkap Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar, Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, saat dikonfirmasi belum lama ini.

Ia mengatakan, itu sebagai syarat pencairan dana BOS 2021 tahap satu.

Setelah RKAS diinput, diprint lalu ditandatangani Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite. Lalu, verifikasi Disdikbud. Jika penginputan benar, maka diberikan rekomendasi pencairan dana BOS 2021.

Baca juga: BPBD Belum Pastikan Pencairan Tahap Tiga

“Pencairan dana BOS tahun ini sudah mencapai 70 persen khususnya tingkat sekolah dasar,” sebutnya.

Ia melanjutkan, pengajuan pencairan dana BOS 2021 tingkat SD sejak minggu lalu. Targetnya, realisasi akan berakhir minggu depan.

Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa sekolah berkas pencairan dana BOS 2021 dikembalikan. Pasalnya, terdapat sejumlah kekurangan atau kesalahan.

Baca juga: Polsek Luwuk Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan di Pelabuhan

Misalnya, anggaran terinput dalam aplikasi tidak sesuai dengan berkas diajukan. Serta, Silpa tidak terinput dalam aplikasi.

Terkait dana BOS, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, sekolah yang siswanya sedikit dan di wilayah 3T kesulitan mengelola anggaran BOS. Karena, mendapatkan nominal sedikit. Maka tahun ini diberikan keleluasaan dengan menambahkan anggaran BOS.

Dia menyebutkan, dana BOS 2021 terdiri dari BOS reguler, afirmasi, dan kinerja. Ada perbedaan utama dalam penyaluran dana BOS 2021 dengan tahun ini. Di mana BOS (reguler) 2021 dibedakan antar-kabupaten/kota sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Baca juga: Terima BOS Reguler dan Afirmasi, Sekolah di Parigi Moutong Dapat

“Perhitungan biaya satuan BOS reguler tingkat kabupaten/kota dilakukan berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik. Juga Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah,” terangnya.

Ia menambahkan, alokasi BOS reguler di 2021 mencapai Rp 52,504 triliun. Dengan rincian SD Rp 23,8 triliun, SMP Rp 11,65 triliun, SMA Rp 7,76 triliun, SMK Rp 8,65 triliun, dan SLB 645, 93 miliar.

Baca juga: Warga Kritisi Kebijakan Buka Tutup Perbatasan Poso

Laporan: Aldi

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Temukan Pengecer Jual LPG 3 Kg Lampaui HET

Bagian perekonomian Setda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, temukan masih ada pengecer jual LPG 3 Kg melampaui HET Harga Eceran Tertinggi.

2021, Kemendag Bantu 10 Unit Sarana Perdagangan di Parimo

Kementerian Perdagangan (Kemendag) alokasikan bantuan sarana perdagangan berupa gerobak souvenir untuk Pemda Parigi Moutong.

Antrean Lama Sertifikat Merek IKM di Parigi Moutong

14 pelaku usaha Industri Kecil Menengah di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendapatkan sertifikat merek IKM dari Kemenkumham.

Satu Hektar Hutan Mangrove Dibabat di Parigi Moutong

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dapatkan fakta oknum warga babat hutan mangrove di Desa Tinombo.

Tiga Pelaku Penghilangan Nyawa di Kota Palu Jadi Tersangka

Tiga pelaku penghilangan nyawa sebagai tersangka, dalam kasus penganiayaan di panti asuhan Nurotul Munawarrah Jalan Sapta Marga, Kota Palu.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;