Bantu Evakuasi Korban Banjir, Pemkot Palu Kerahkan OPD

<p>Foto/Istimewa</p>
Foto/Istimewa

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Bantu evakuasi korban banjir, Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, kerahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bantu evakuasi warga di lima kelurahan terdampak banjir kiriman.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo saat ditemui di palu, Selasa 6 September 2022.

“Banjir terjadi sekitar pukul 03.00 WITA, sejauh ini permukiman warga masih terendam air,” ucap Irmayanti Petalolo.

Ia mengatakan, lima kelurahan terdampak banjir, yakni Kelurahan Baru, Desa Lere, Desa Besusu Barat, Ujuna dan Lolu Utara karena debit air di Sungai Palu yang melebihi kapasitasnya sehingga masuk ke pemukiman warga.

Irmayanti mengatakan, pemerintah sudah mendistribusikan makanan siap saji kepada warga lima kelurahan yang terdampak banjir.

Berdasarkan laporan yang diterima, dari peristiwa tersebut kurang lebih 4.000 jiwa warga terdampak.

Pemerintah Kota Palu terpaksa menutup sementara akses Jembatan Palu Tiga dan mengalihkan lalu lintas ke jalur lain untuk mengantisipasi situasi terburuk karena kondisi jembatan saat ini rapuh akibat air mengalir cukup deras dan kondisi saat ini air masih belum surut.

Baca: Ratusan Warga Terisolasi Akibat Jalan Tertutup Longsor di Sidrap

Ia menambahkan, setiap OPD telah ditugaskan untuk bantu upaya percepatan penanggulangan seperti evakuasi warga korban banjir, karena banjiri kiriman ke bantaran Sungai Palu kerap terjadi saat hujan deras melanda kota Palu dan sekitarnya.

“Hujan deras dan berkepanjangan di hulu Kabupaten Sigi berpotensi menimbulkan banjir di hilir, seperti yang terjadi saat ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata Irmayanti.

Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kelas II stasiun cuaca Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Kota Palu saat ini dalam status waspada potensi hujan lebat dan juga dampaknya. (*/Ikh)

Baca: Demo BBM Naik, Mahasiswa Sandera Truk Tangki BBM di Palopo

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

 

...

Artikel Terkait

wave

Demo BBM Naik, Mahasiswa Sandera Truk Tangki BBM di Palopo

Kelurahan Takkalala, Kota Palopo Sulawesi Selatan, Senin 5 September 2022 malam, dalam aksinya sempat sandera truk tangki BBM milik pertamina.

Ratusan Warga Terisolasi Akibat Jalan Tertutup Longsor di Sidrap

Ratusan warga di empat dusun di Desa Lappangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidendreng Rappang (Sidrap), terisolasi akibat longsor

Anggota TNI Bantu Bangun Rumah Warga Korban Banjir Banggai

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bantu membangun rumah warga korban banjir di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Gegara BBM Naik, Saprodi Pertanian di Parigi Moutong Melonjak

(BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, berdampak pada harga sarana produksi (saprodi) pertanian yang ikut melonjak.

Penjual BBM Eceran di Sulawesi Selatan Berhenti Menjual

Penjual eceran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin berhenti menjual akibat dampak dari kenaikan BBM di Sulawesi Selatan

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;