Parigi moutong, gemasulawesi.com– Badan pendapatan daerah (Bapenda) Parigi Moutong (Parimo) mengusulkan Rancangan peraturan daerah atau Ranperda pajak retribusi model omnibus law.
“Langkah itu diambil karena sebelumnya ada beberapa perubahan Perda yang mengatur pajak dan retribusi. Namun, menjadi penghambat dan susah untuk dikendalikan dan dievaluasi,” ungkap Kepala Sub Bidang Perumusan dan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bapenda Parigi Moutong, Ahrianto Jumat 14 Februari 2020.
Terkait retribusi lanjut dia, masing-masing OPD sebelumnya mengajukan sendiri pajak dan retribusi sesuai kewenangannya. Padahal, secara jelas Bapenda sebagai instansi pengatur retribusi. Sehingga, untuk memudahkan kendali dan evaluasi, Perdanya disatukan.
“Jadi ada dua Ranperda yang diusulkan yaitu Perda pajak dan retribusi Parigi Moutong,” jelasnya.
Sesungguhnya, Perda ini sudah sangat lama sejak tahun 2012. Banyak hal yang belum termuat dalam Perda itu. Walaupun ada perubahan Perda namun belum mampu menampung kebutuhan terkini.
Ia mengatakan, banyak juga potensi-potensi pajak dan retribusi daerah yang belum diatur kedalam suatu Perda. Sehingga, pihaknya berinisiatif mengajukan Ranperda ke DPRD. Alasannya, terkait pajak dan retribusi kedepannya sudah tersusun secara sistematik dan massif.
Menurutnya, masif dalam hal penarikan pajak dan retribusi. Terstruktur regulasinya, sehingga kerja dari OPD terkait dapat berjalan dengan sistematis. Tidak menimbulkan ego sektoral.
“Saat ini satu jenis pajak diatur beberapa Perda. Itu sangat rumit. Sehingga dibuatlah Perda secara sederhana,” tegasnya.
Namun, pihaknya tetap yakin dengan model Ranperda yang diajukan ke DPRD dapat berhasil memajukan pajak dan retribusi daerah.
Ada beberapa poin yang dirubah dalam Perda itu. Diantaranya, tarif pajak sarang burung walet telah mencapai 2,5 persen dari tarif semula senilai sepuluh persen. Juga ada beberapa penambahan objek pajak.
“Targetnya, pajak dan retribusi kedepannya akan semakin meningkat dan mampu menggali potensi yang ada. Jadi Perda nantinya diharapkan dapat berhasil dan berdayaguna untuk peningkatan PAD,” tuturnya.
Sebelumnya, Ranperda pajak daerah yang disampaikan ke DPRD mengatur tentang jenis pajak, objek pajak, subjek pajak, tarif dan tata cara penghitungan pajak.
Sementara Ranperda retribusi daerah mengatur tentang objek retribusi yang terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu dengan jenis-jenis retribusi serta penetapan struktur dan tarif retribusi.
Baca juga: Tiga Desa Jadi Lokasi Ternak Udang di Parigi Moutong
Laporan: Muhammad Rafii
