Bappenas: Belanja Alat Militer dari Pinjaman Luar Negeri

<p>Foto: Peralatan militer TNI AD.</p>
Foto: Peralatan militer TNI AD.

Berita nasional, gemasulawesi– Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut gunakan dana pinjaman luar untuk belanja alat militer.

“Faktor pinjaman luar negeri paling besar itu adalah belanja-belanja militer,” ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu 23 Juni 2021.

Namun, dia tidak merinci berapa persen pinjaman dari luar negeri digunakan untuk belanja alat militer.

Indonesia hanya menganggarkan belanja militer sekitar Rp298,08 Triliun selama periode 2020-2024. Angka itu dihitung dari umur teknologi militer yang akan dibeli selama 15 tahun, serta memperhitungkan produk domestik bruto (PDB) saat ini.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Sudah Ikut Vaksinasi di Kota Palu

“Kami ambil waktu sekitar 15 tahun, tapi karena teknologi 15 tahun, berapa kira-kira pertumbuhan ekonomi dan total PDB selama 15 tahun dan dapat angka,” sebutnya.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Libatkan PPAT Dalam Pendaftaran Tanah

Baca juga: DPR RI Duga Pengadaan Sapi Program 1000 Desa Sapi Bermasalah

Anggaran belanja militer Indonesia masih di bawah 1 persen dari PDB. Kemudian, ada sekitar 30 negara alokasi belanja kebutuhan militernya di bawah 1 persen terhadap PDB.

“Termasuk negara-negara seperti Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara kecil. Indonesia sekarang nomor 16 hari ini dari total PDB dunia,” ujarnya.

Baca juga: BPK Periksa Belanja Dana Penanggulangan Covid 19 Kota

Baca juga: Radio Swara DOB Tomini Raya Tinombo Programkan Jaksa Menyapa

Sementara, rata-rata negara maju menganggarkan belanja militer di atas 1 persen dari PDB. Bahkan, beberapa ada yang di atas 2 persen dari PDB.

“Ada 1,5 persen dari PDB, ada juga di atas 1 persen. Tapi 30-an negara di bawah 1 persen,” tuturnya.

Baca juga: Digitalisasi, Cara UMKM Bertahan di Masa Pandemi

Baca juga: Rusak Hutan Mangrove di Parigi Moutong, Dikenai Pidana

Pihaknya merekomendasikan pembelian alat militer, harus memiliki teknologi mumpuni. Artinya, bisa bertahan hingga tiga sampai lima tahun ke depan.

“Harus ada jaminan bahwa teknologi ini benar-benar teknologi terbaru juga,” tutupnya. (***)

Baca juga: Parigi Moutong Kembangkan Pertanian Melalui Teknologi

Baca juga: Saber Pungli Parigi Moutong Lakukan Sosialisasi ke 58 Desa

...

Artikel Terkait

wave

Kemandirian Fiskal, 80 Persen Daerah Bergantung Pemerintah Pusat

Dari hasil reviu BPK atas kemandirian fiskal Pemerintah daerah (Pemda), sebanyak 88,07 persen Pemda belum mandiri, andalkan dana transfer.

30 Persen Belanja Daerah Tidak Bermanfaat untuk Masyarakat

Temuan BPKP menyebut sekitar 30-40 persen belanja daerah melalui APBD dinilai tidak menghasilkan manfaat apa pun bagi masyarakat.

Kementerian ATR/BPN Libatkan PPAT Dalam Pendaftaran Tanah

Percepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN libatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pengumpulan data yuridis.

Bupati Mukomuko Minta Kominfo Blokir Game Online

Bupati Mukomuko, Bengkulu, Sapuan melalui suratnya meminta Kominfo blokir game online di wilayahnya, meracuni anak-anak usia sekolah.

DPR RI Duga Pengadaan Sapi Program 1000 Desa Sapi Bermasalah

DPR RI menduga pengadaan sapi program 1000 desa sapi bermasalah, Program tidak terealisasi dan terpaksa berlanjut tahun.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;