Berita nasional, gemasulawesi– Percepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) libatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa pengumpulan data yuridis.
“Karena secara pendidikan, saya yakin para PPAT punya keahlian bagaimana data-data tersebut dikumpulkan,” ungkap Suyus dikutip dalam laman Kementerian ATR/BPN, Selasa 22 Juni 2021.
Pengetahuan dimiliki PPAT dapat membantu kerja Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.
Percepatan proses pendaftaran tanah sedang dilakukan tidak hanya untuk legalisasi aset, melainkan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara di Asia.
Pelibatan PPAT dalam proses pendaftaran tanah sangat penting. Sebab, akta-akta pertanahan di Macedonia dan Kirgistan saja mayoritas dibuat PPAT.
Baca juga: DPRD Rapat Paripurna Sertijab Gubernur Sulawesi Tengah
Melihat praktik kegiatan di kedua negara itu, PPAT dapat membantu Kementerian
Terkait layanan pertanahan, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah mengamanatkan bahwa akta dapat dibuat secara elektronik.
Baca juga: Askrindo Beri Jaminan ke 8130 UMKM, Senilai Rp 4,8 Triliun
“Diskusi terkait hal itu masih sangat terbuka untuk dilakukan hingga saat ini,” ujarnya.
Namun, dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan, akta tidak bisa dibuat secara elekronik.
Baca juga: Pasien Keluhkan Diskriminasi Layanan di RSUD Anuntaloko Parigi
Tujuan dibuatnya akta secara elektronik adalah, memberikan kemudahan layanan pertanahan.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN Deni Santo, kualitas para PPAT juga perlu ditingkatkan demi menunjang layanan itu.
Baca juga: Finish Runner Up, Austria Susul Belanda ke 16 Besar Piala Eropa 2020
Baca juga: LAPAN Sebut Peristiwa Matahari Terbit Dari Utara Wajar
“Ini sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil kepada PPSDM terkait peningkatan kualitas para jajaran maupun mitra Kementerian ATR/BPN,” sebutnya.
Tujuannya untuk kesamaan persepsi dalam memahami kebijakan, dan melakukan tahapan-tahapan kegiatan. Sehingga, output dan outcome seusai dengan yang diinginkan. (***)
Baca juga: Usai Persalinan, Anak Langsung Dapat Akta Kelahiran di Kota Palu
Baca juga: DLH Nilai Tanggul Baru Teluk Palu Berbahaya
