Bawaslu Sebut 75 Persen Kades Parigi Moutong Bergabung Parpol

waktu baca 2 menit
Bawaslu Parigi Moutong (Foto/Istimewa)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Baawaslu), Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebut 75 persen Kepala Desa (Kades) di wilayah tersebut masuk sebagai kader Partai Politik (Parpol).

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu, Muchlis Aswad, saat ditemui Rabu 31 Agustus 2022.

“Dalam sosialisasi undang-undang terkait peraturan Bawaslu dan non peraturan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, termasuk kepala desa dan perangkat desa perlu menjadi perhatian dan peringatan pada kita semua,” ungkap Muchlis Aswad.

Ia mengatakan, merenungkan hal itu, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan dini dan menciptakan kesepahaman di Partai Demokrat 2024.

Mengingat sampai saat ini hampir 75 persen kepala desa (Kades) di Parigi Moutong ini adalah kader parpol, agar peristiwa-peristiwa aneh seperti yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 lalu tidak terulang pada Pemilu 2024.

“Hal aneh yang ingin kami sampaikan adalah pemilu sebelumnya dilaksanakan secara nyata. Namun, selama pemilihan umum 2019, kami melihat banyak kegiatan kampanye terselubung yang dilakukan melalui media sosial,” terangnya.

Ia menjelaskan, bahwa dalam menentukan pelanggaran dan bukan pelanggaran, undang-undang itu sendiri rumit.

Dengan sosialisasi ini, kita dapat memahami kegiatan politik dan menjadi pedoman, terutama bagi masyarakat yang nantinya menjadi pemilih.

Baca: Eks Kasatpol PP Makassar Dituntut Hukuman Mati

Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Jamrin SH MH mengatakan Bawaslu memiliki empat tugas dan wewenang, pertama pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah sosialisasi dengan harapan masyarakat dapat memahami apa yang dilarang dalam atuan terkait pemilu.

Kedua, untuk kepentingan pengawasan, Bawaslu perlu mengawal semua tahapan, karena saat ini sudah memasuki tahap verifikasi dan faktual calon peserta pemilu.

“Dan ketiga, menangani pelanggaran, karena Bawaslu memiliki kewajiban hukum untuk menangani pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan,” tutupnya. (*/Ikh)

Baca: 500 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Kabupaten Banggai

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.