Bawaslu Sulteng Libatkan Masyarakat, Cegah Pelanggaran Pemilu

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Pemilu di Kabupaten Parigi Moutong (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Badan Pengawas Pemilihan Umum () Sulawesi Tengah (Sulteng), libatkan masyarakat bagian dari upaya dengan berbagai kegiatan.

Hal itu diungkapkan Anggota (Sulteng) Nasrun di Palu, Rabu 5 Oktober 2022.

“Setiap tahapan pemilu berpotensi merugikan. Sebelum itu terjadi, perlu dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan sengketa,” ucap Nasrun.

Ia menilai bahwa mencegah lebih baik daripada memprioritaskan penindakan, karena pencegahan adalah upaya untuk mengurangi risiko pelanggaran dan sengketa antara penyelenggara dan peserta pemilu.

Dari pencegahan, lanjutnya, pendidikan politik juga dapat muncul untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan membantu memberikan hak konstitusional kepada pesta demokrasi.

“Meski pemilu masih jauh, namun pendidikan kepemiluan perlu diteruskan kepada masyarakat, hal ini   agar libatkan masyarakat aktif dalam ikut mengawal tahapan pemilu di Sulteng,” kata Nasrun.

Untuk mendorong langkah partisipatif, pihaknya memulai sosialisasi dan edukasi untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan, termasuk juga jurnalis.

Disebutkan di peraturan (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Dalam Pemilihan Umum mengatur bahwa pencegahan adalah upaya untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia, Jujur dan adil, dengan ketentuan pemilu sesuai dengan perundang-undangan.

“Kami terus membangun kepercayaan publik kepada sebagai lembaga independen yang mengawasi setiap tahapan pemilu dengan mengedepankan sosialisasi,” kata Nasrun.

Baca: DPC Partai Demokrat Parigi Moutong Buka Pendaftaran Bacaleg

Dalam tahapan Pemilu 2024 di , menyelesaikan dua pelanggaran terkait pendaftaran partai politik oleh KPU Kabupaten dan KPU Buol sebagai pihak terlapor.

Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa keduanya telah terbukti melakukan pelanggaran administratif. Mereka diberikan sanksi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Setiap tahapan pemilu punya aturan main, jadi kita mengacu pada aturan itu saat kita mengambil sikap,” pungkas Nasrun. (*Dn/Ikh)

Baca: Kemenhub Turun Tangan Atasi Konflik di Pelabuhan Kendari

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.