Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, dukung pemberdayaan mantan narapidana terorisme (napiter) melalui kegiatan pertanian oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Faisan Badja yang dihubungi dari Palu, Rabu 5 Oktober 2022.
“Saya kira langkah ini sangat positif untuk membangun struktur kehidupan mantan napiter yang telah sadar dan memulai aktivitas baru,” ucap Faisan Badja.
Program untuk dukung pemberdayaan mantan napiter gerakan tanam hortikultura dan tanaman obat merupakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian dan berlangsung di 15 provinsi, salah satunya Sulawesi Tengah.
Menurut dia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah harus segera melakukan pendataan lapangan terhadap seluruh mantan napiter di kabupaten yang akan ditempatkan dalam kelompok tani (Poktan).
Yang khususnya Parigi Moutong adalah daerah sasaran program pemberdayaan di Kabupaten Torue untuk memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang selama ini terpapar radikalisme.
“Pendataan mantan napiter bisa melibatkan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari pihak lain karena kami belum menerima data berapa jumlah mereka di Parigi Moutong,” kata Faisan.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang tepat melalui program peningkatan keterampilan unggul sejalan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.
Baca: Pemkot Palu Gandeng JOCA Tingkatkan Kapasitas Huntap
Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulteng, sudah ada mantan napiter di empat poktan yang ditampung di Poso, Morowali Utara, Parigi Moutong dan Kota Palu, dengan bantuan senilai Rp50 juta diberikan pemerintah pusat, untuk setiap kelompoknya yang diperlukan untuk pembelian sarana produksi pertanian.
Gerakan ini dimulai Oktober hingga Desember 2022 sebagai program jangka pendek dengan harapan mereka lebih produktif dalam bekerja sehingga bisa hidup mandiri dengan mengandalkan pendapatan dari kegiatan bertani.
“Saya juga berharap instansi teknis terkait tidak hanya memantau tetapi juga memberikan penguatan agar kegiatan yang dilakukan memiliki dampak ekonomi yang lebih menjanjikan,” pungkas Faisan. (*/Ikh)
Baca: Tujuh Sekolah Terbengkalai, UNDP Siap Selesaikan Pembangunan
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
