BKPSDM Parigi Moutong Harap Tes SKD Hasilkan CPNS Berkualitas

<p>Foto: BKPSDM Parigi Moutong Harap Tes SKD Hasilkan CPNS Berkualitas.</p>
Foto: BKPSDM Parigi Moutong Harap Tes SKD Hasilkan CPNS Berkualitas.

Gemasulawesi– Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Ahmad Saiful berharap tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD dapat menghasilkan CPNS berkualitas.

“Pelaksanaan tes SKD telah kami laksanakan sejak kemarin, 1 Oktober 2021 hingga 3 Oktober 2021,” ungkap Saiful saat dihubungi, Sabtu 2 Oktober 2021.

Selain itu menurut dia, tes SKD juga dilakukan untuk menghasilkan CPNS berkualitas yang memiliki moralitas dan berdedikasi kepada pemerintah daerah. Sehingga, dapat membantu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membangun dan memajukan daerah.

Baca juga: PTM Terbatas di Parigi Moutong Dimulai Awal Oktober 2021  

Sebab kata dia, ASN sebagai unsur aparatur negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, ASN melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah.

“Kami harapkan pelaksanaan tes SKD ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, sebenyak 1.200 orang peserta saat ini mengikuti tes SKD CPNS di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, jumlah tenaga kesehatan dibuka sebanyak 106 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 12 formasi.

Proses seleksi kata dia, ditangani langsung tim BKN regional IV Makassar. Sementara panitia kabupaten hanya mengurus berbagai kelengkapan pelaksanaan diluar ruangan lokasi tes seleksi dilakukan.

“Kami tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan tes, seluruhnya ditangani tim BKN,” jelasnya.

Dia menuturkan, tes seleksi juga dilakukan dengan standar protokol kesehatan, dan agar hasil rapid antigen benar-benar akurat, pelaksanaannya dipusatkan di Indoor kantor Bupati Parigi Moutong.

Hal ini juga, untuk mengantisipasi adanya surat keterangan hasil rapid palsu, seperti yang saat ini banyak terjadi dibeberapa daerah.

Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), dilaksanakan di hari Minggu, 3 Oktober 2021. Formasi tenaga teknis dan kesehatan dari jalur itu, akan diikuti sebanyak 63 peserta.

“Kalau PPPK tenaga guru sebelumnya telah dilaksanakan Kementerian terkait, di beberapa lokasi di Kabupaten Parigi Moutong beberapa waktu lalu,” pungkasnya. (***)

Baca juga: DPRD: Dishub Mesti Tingkatkan Sektor Penghasil PAD

...

Artikel Terkait

wave

Yayasan BUMN Beri Bantuan Alat Kesehatan ke Sulawesi Tengah

Yayasan BUMN memberikan bantuan alat kesehatan ke Pemprov Sulawesi Tengah untuk penanganan Covid19. Penyerahan dilaksanakan secara langsung

Ribuan Peserta Ikuti Tes SKD CPNS di Parigi Moutong

1200 orang peserta mengikuti tes SKD CPNS di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kegiatan itu dipusatkan di gedung audiotorium kantor Bupati

Pemda Parimo Pastikan Pembebasan Lahan Politeknik KP dan TPI Tuntas Tahun Ini

Pemda Parigi Moutong pastikan pembebasan lahan Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) akan dituntaskan 2021.

Banggar Parigi Moutong Tunda Penetapan APBD Perubahan 2021

Banggar DPRD Parigi Moutong, menunda penetapan Perda tentang APBD Perubahan 2021, pada sidang paripurna, Selasa 30 September 2021.

Eksekutif-Legislatif Anggarkan Revisi Perda Susunan Perangkat Daerah

Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, sebut Eksekutif dan Legislatif mengalokasikan penganggaran pembahasan revisi Perda susunan Perangkat Daerah

Berita Terkini

wave

Tim DVI Polri Selesaikan Identifikasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117 D3 di Kalsel

Semua jenazah korban helikopter jatuh di Kalimantan Selatan berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polri dengan proses teliti.

Remaja 16 Tahun Diamankan Terkait Kematian Mahasiswi di Indekos Ciracas

Polisi amankan remaja FF (16) terkait dugaan penganiayaan mahasiswi IM (23) yang ditemukan tewas di indekos Ciracas.

Ledakan Misterius di Pondok Cabe Ilir, Tujuh Korban dan Delapan Rumah Rusak

Ledakan di Pondok Cabe Ilir, akibat tabung gas, menewaskan tujuh korban, rusak delapan rumah, penyelidikan forensik masih berlangsung.

Koperasi Didorong Kelola Tambang, Pemerintah Siapkan Regulasi dan Modal Awal

Pemerintah siapkan aturan baru beri koperasi hak kelola tambang hingga 2.500 hektare, dukung ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama: EF Terungkap Bukan Ayah Kandung, Dijerat Pasal Perlindungan Anak

Polri ungkap EF bukan ayah kandung AMK. Bersama SNK, ia ditetapkan tersangka penyiksaan anak dan terancam hukuman berat.


See All
; ;