Gemasulawesi– Banggar DPRD Parigi Moutong, menunda penetapan Peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2021, pada sidang paripurna, Selasa 30 September 2021.
“Hal ini dilakukan, lantaran hasil dilakukan tahapan evaluasi ditingkat Gebernur Sulawesi Tengah atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021, hingga saat ini belum disampaikan kepada DPRD setempat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfrest Tonggiroh saat memimpin rapat paripurna di ruang aspirasi, Kamis 30 September 2021.
Menurut dia, penginputan dokumen rancangan Perda APBD perubahan 2021 hingga kini belum juga rampung.
Baca juga: DPRD Parigi Moutong Minta Realisasi Pengembalian Temuan
Informasi itu pun, baru diterima pihak Banggar satu hari menjelang laporannya. Sehingga, tahapan asistensi Perda itu ke tingkat provinsi belum bisa dilaksanakan.
Dia menyampaikan, alasan ini tidak menyangkut hal-hal yang substantif keterlambatan penetapan APBD Perubahan 2021.
Namun, ada sedikit masalah terkait teknis penginputan pada pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jadi, hasil kerja Banggar itu tidak berubah. Hanya saja teman-teman di TAPD kesulitan dalam menginput,” jelasnya.
Olehnya, kata dia TAPD masih membutuhkan waktu untuk melakukan merampungkan penginputan itu.
Diharapkan, Senin pekan depan dokumen rancangan APBD perubahan sudah sampai ke tingkat Gubernur Sulawesi Tengah untuk dilakukan evaluasi.
Dia mengatakan, selaku pimpinan DPRD Parigi Moutong, pihaknya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan rapat paripurna penetapan APBD perubahan tahun 2021 hingga tanggal 11 Oktober 2021.
Dia menjelaskan, setelah penetapan APBD-Perubahan 2021 dilaksanakan, pihaknya baru akan melanjutkan pembahasan APBD 2022. Namun hal ini juga masih terkendala dengan dokumen KUA-PPAS yang kini belum rampung.
“Pembahasannya bulan Oktober, dan bulan November maksimal APBD 2022 sudah rampung,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan pengalaman ini, baik DPRD dan pemerintah bisa lebih fokus lagi, sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini kedepannya.
Sebelumnya, Banggar DPRD menyebut Rancangan Perda APBD Perubahan 2021 Parigi Moutong, telah disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan asistensi ditingkatkan provinsi Sulawesi Tengah.
“Amanat peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah, telah mengatur pemerintahan dan DPRD dapat melakukan perubahan APBD, apabila terjadi hal-hal yang sangat penting,” ungkap Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parimo, Alfreds Tonggiroh, saat membacakan hasil kerja Banggar, Senin 27 September 2021.
Dia mengatakan, sesuai dengan tahapan dan alokasi waktu yang diberikan kepada DPRD dan pemerintah telah membahas serta merampungkan pembahasan tentang Raperda APBD perubahan tahun 2021 hingga finalisasi. (***)
Baca juga: DPRD Parigi Moutong Ingatkan Realisasi Belanja dan PAD 2021
