Gemasulawesi– Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Hamja Daeng Majaja menyampaikan berbagai keluhan atas berbagai keterbatasan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat kekurangan armada.
“Dari lima unit armada Damkar ini, hanya dua unit yang berfungsi. Dua itu pun bantuan sejak tahun 2015 silam diberikan pada waktu Sail Tomini kemarin,” kata Hamja saat ditemui di Parigi, baru-baru ini.
Minimnya anggaran di bidangnya kata dia, menjadi salah satu kendala dalam melakukan perbaikan terhadap sejumlah armada pemadam kebakaran yang mengalami kerusakan.
Baca juga: Lapas Parigi Gandeng Damkar Beri Pelatihan Antisipasi Kebakaran
“Jadi sampai hari ini perbaikannya belum ada. Tinggal bagaimana kita dengan pemerintah untuk bisa mendapatkan sedikit bantuan dana perbaikan armada Damkar ini,” ujarnya.
Dia menginginkan, seluruh armada Damkar bisa selalu dalam keadaan stabil dan siap serta dapat menjangkau seluruh wilayah di Parigi Moutong, saat sewaktu-waktu terjadi peristiwa kebakaran. Sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Jangan sampai tidak berfungsi, karena armada itu pasti mengalami kerusakan setiap tahun. Makanya, harus ada anggaran perawatan armadanya,” ucapnya.
Untuk Parigi Moutong kata dia, pihaknya telah mengusulkan pengadaan armada Damkar sebanyak delapan unit. Jumlah itu, minimal bisa melayani beberapa kecamatan di wilayah utara.
Baca Juga: Rapat Paripurna Tetapkan Lodewijk Jadi Wakil Ketua DPR
“Karena armada masih terbatas, sehingga dari 23 kecamatan di Parigi Moutong baru tujuh kecamatan bisa terlayani,” ungkapnya.
Sebelumnya kata dia, bidang Damkar Parigi Moutong sendiri mempunyai dua posko di Tolai dan Parigi. Namun, karena kekurangan anggaran pihaknya terpaksa pihaknya menarik posko itu kembali ke Parigi.
“Karena tidak ada dananya, personel yang jaga disana itu butuh makan dan lainnya,” ujarnya.
Sekaitan hal ini tambahnya, pihaknya telah melakukan upaya pengadaan armada Damkar, misalnya pendekatan ke pihak legislatif, hingga membuat proposal untuk diajukan ke pemerintah pusat.
“Semua itu sudah kita lakukan, tetapi lagi-lagi kita bukan pengambil kebijakan. Mudah-mudahan armada ini bisa secepatnya diperbaiki agar bisa melayani wilayah di Parigi Moutong jika terjadi kebakaran,” pungkasnya. (***)
