Lapas Parigi Gandeng Damkar Beri Pelatihan Antisipasi Kebakaran

<p>Foto: Lapas Parigi Gandeng Damkar Beri Pelatihan Antisipasi Kebakaran.</p>
Foto: Lapas Parigi Gandeng Damkar Beri Pelatihan Antisipasi Kebakaran.

GemasulawesiLapas Kelas III Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggandeng Pemadam Kebakaran memberikan pelatihan antisipasi kebakaran kepada para petugas.

“Tujuannya memotivasi para petugas, khususnya petugas keamanan Lapas Kelas III Parigi Moutong, untuk mengantisipasi keamanan,” ungkap Kasubsi Keamanan dan Keteriban Lapas Kelas III Parigi Moutong, Agustinus Palumpun saat ditemui di Parigi, Selasa 28 September 2021.

Menurut dia, pelaksanaan pelatihan antisipasi kebakaran dilakukan sesuai instruksi Kemenkumham, guna membekali petugas keamanan Lapas Parigi cara memberikan pertolongan saat kebakaran, dan memberikan penyelematan kepada warga binaan.

Baca juga: Lapas Klas III Parigi Akan Gelar Pelatihan Antisipasi Kebakaran

Sebelumnya kata dia, pihaknya juga telah mengundang petugas intalasi jaringan listik dari PLN setempat, untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya, seluruh jaringan listrik di Lapas masih layak untuk digunakan.

“Makanya kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh petugas pengamanan di Lapas. Ada beberapa yang berhalangan hadir karena kesibukan yang sama penting,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Sat Pol PP Parigi Moutong, Hamja Dg Majaja mengatakan, para petugas Lapas mimimal dibekali dengan tiga cara penanganan kebakaran yakni, pecegahan agar kebakaran tidak terjadi, penanggulangannya dan penyelamatan warga binaan.

Menurut dia, pelatihan antisipasi kebakaran ini sangat penting dilakukan, bukan hanya di Lapas saja. Namun, juga sebaiknya dilakukan lembaga lainnya, sehingga meminimalisir kejadian kebakaran dan adanya korban jiwa.

“Rumah Sakit, Kejaksaan, Pengadilan, SPBU hingga SPBE di Pangi telah meminta kami melakukan kegiatan yang sama, dan telah dilaksanakan,” ujarnya.

Dia mengakui, memang seharusnya kegiatan  ini secara proaktif dilakukan pihaknya, tetapi karena minimnya anggaran menjadi salah satu penyebab tidak terlaksana pelatihan itu.

Pembekalan itu kataa dia, perlu dilakukan karena hampir 90 persen banyaknya kebakaran terjadi akibat arus listrik, selebihnya adalah kelalaian manusia seperti puntung rokok dan kebakaran hutan.

“Jadi sifatnya sekarang kami menunggu jika ada yang membutuhkan untuk mengundang kami memberikan pelatihan. Tapi kedepan ini, akan dilaksanakan pelatiha serupa diseluruh sekolah di Parigi Moutong,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Ratusan Warga Binaan Lapas Parigi Jalani Vaksinasi Covid19

...

Artikel Terkait

wave

Raperda APBD Perubahan 2021 Parigi Moutong Disetujui

Raperda APBD Perubahan Parigi Moutong, telah disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan asistensi ditingkatkan Provinsi Sulawesi Tengah.

Remaja dan Pasangan Usia Subur Target Program Stunting 2022

Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan menyasar remaja dan pasangan usia subur dalam program stunting 2022.

Disdikbud Parigi Moutong Pantau Uji Coba PTM Terbatas di Kecamatan Parigi

Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, pantau dan tinjau pelaksanaan uji coba PTM terbatas didua sekolah di Kecamatan Parigi.

Realisasi Program BRS di Parigi Moutong Baru Capai 30 Persen Lebih

Dinas Perumahan dan Pemukiman Parigi Moutong, sebut realisasi program BRS di Kecamatan Tinombo Selatan baru mencapai 30 persen lebih.

Dinas Pertanian Kota Palu Dorong Dua Poktan Jadi Penangkar Benih Padi

Dinas Pertanian Kota Palu, dorong dua Poktan di Kelurahan Lambar dan Kelurahan Pengawu menjadi penangkar benih padi varietas unggul.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;