[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UcHjWV1QFFE[/embedyt]
Gemasulawesi– Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan menyasar remaja dan pasangan usia subur dalam program stunting 2022.
“Soal stunting, berdasarkan data Parigi Moutong mengalami penurunan. Namun yang kita khawatirkan ini penyebaran desa atau Lokus,” ungkap Kasubid Sosial Budaya, Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 27 September 2021.
Dia mengatakan, pada tahun 2022 mendatang penyebaran Lokus program Stunting di Parigi Moutong melebar, jika tahun ini ditargetkan 36 desa dan akan bertambah menjadi 45 desa.
Baca juga: Cegah Stunting Wajib Masuk Program Pembangunan Desa Lokus
Terkait penyebaran Lokus diakuinya, memang terjadi fluktuatif dan dipastikan akan menjadi tantangan tersendiri pihaknya. Sehingga, pihaknya akan memfokuskan pemantauan pada usia remaja dan pasangan usia subur.
“Kami juga akan meningkatkan interversi pada perubahan perilaku, agar standar nasional yang telah diraih tetap dapat dipertahankan,” ujarnya.
Menurut dia, menurunnya angka stunting di Parigi Moutong saat ini, karena sinergitas kegiatan ditingkat kabupaten melibatkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga ke tingkat desa bersumber dari Dana Desa (DD).
Baca Juga: OJK Tutup 425 Penyelenggara Investasi dan 1.500 Fintech Lending Ilegal
“DD yang digunakan untuk program stunting itu diatur dengan peraturan Bupati,” kata dia.
Namun kata dia, pemerintah kabupaten akan mengakomodir program penunjang stunting, yang tidak mampu dianggarkan pemerintah desa. Contohnya, disentuh melalui program Pamsimas, desa Lokus akan menjadi sasaran.
Sementara berkaitan dengan pola hidup masyarakat kata dia, ada beberapa program teranggarkan untuk memberikan intervensi. Diantaranya, program pola asuh ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parigi Moutong.
“Jadi OPD itu akan menangangi melalui Bina Keluarga Balita, mereka masukan programnya untuk memberikan pemahaman kepada keluarga tentang pola asuh anak,” jelasnya.
Kemudian, pada kehamilan pun dilakukan intervensi mulai dari usia 0-9 bulan kandungan, agar anak tidak mengalami stunting. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan, melalui Dinas Kesehatan, hingga pemerintah desa.
“Berbeda lagi kalau ibu hamil yang rawan, akan dilakukan intervensi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan selama 90 hari,” pungkasnya. (***)
Baca juga: Belum Maksimal, Intervensi Stunting di Daerah Terpencil Parigi Moutong
