Realisasi Program BRS di Parigi Moutong Baru Capai 30 Persen Lebih

<p>Foto: Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Pemukiman Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Amirudin.</p>
Foto: Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Pemukiman Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Amirudin.

Gemasulawesi- Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Pemukiman Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Amirudin mengatakan, realisasi program Bantuan Rumah Swadaya atau BRS di Kecamatan Tinombo Selatan hingga kini baru mencapai 30 persen lebih.

“Beberapa bulan kemarin sudah realisasi tahap pertama, untuk pembayaran materian bahan bangunan dan upah tukang. Artinya, saat itu sudah tercatat progresnya 30 persen, sementara sekarang sudah 30 persen lebih,” ungkap Amirudin saat dihubungi, Minggu 26 September 2021.

Dia mengatakan, saat ini pelaksanaan program BRS memasuk realisasi tahap kedua, namun kemungkinan dalam penyalurannya tidak untuk pembayaran upah tukang. Sebab, pihaknya menginginkan progres harus tercapai sesuai dengan kesepakatan lebih dulu, baru pembayaran dapat dilakukan.

Baca juga: Parimo Buka Pendaftaran Penerimaan Fasilitator Program BRS

Tujuannya kata dia, untuk memotivasi masyarakat untuk mengejar target pembangunan yang tertinggal saat ini.

“Biasanya seperti itu, penyaluran tahap dua ini tidak disertakan upah tukang untuk memotivasi mereka. Nanti setelah 100 persen progress baru penyelesaian pembayaran,” jelasnya.

Dia mengakui, memang terjadi keterlambatan progress pembangunan dalam program BRS di Parigi Moutong. Sebab, program yang diselenggarakan dengan system gotong royong memang sering mengalami hambatan demikian.

Hanya saja, pihaknya optimis pembangunan BRS itu dapat terselesaikan di tahun 2021 ini. Dia juga mengakui, mesim penghujan dan pandemic Covid19 saat ini juga menjadi beberapa kendala yang dihadapai, dalam proses pembangunan.

“Harusnya bukan Oktober nanti sudah selesai. Tapi kalau melihat dari pengelaman tahun sebelumnya, kadang lewat dari kontrak, namun  kami upayakan tidak menyeberang tahun,” kata dia.

Baca Juga: Lembaga Survei Indikator: TNI Institusi Paling Dipercaya Publik

Penerima BRS kata dia, dipusatkan di Kecamatan Tinombo Selatan dengan total 47 unit, tersebar di Desa Poli 15 unit, Desa Sinei 16 unit, dan Desa Maninili Utara 16 unit.

Dia mengatakan, program BRS bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2021 itu, menggunakan satu fasilitator, mengacu pada aturan yang menetapkan satu fasilitator untuk 50 unit rumah.

“Rekrutmen fasilitatornya kami lakukan secara terbuka kemarin, kami sosialisasikan melalui media. Ada beberapa yang mendaftar, dan ditetapkan satu orang yang dianggap memenuhi syarat berdasarkan keahliannya,” jelasnya.

Sebelum anggaran dikucurkan, pada tahun 2020 pihaknya telah melakukan pengusulan data calon penerima bantuan melalui aplikasi, bekerja sama dengan Bappelidbangda Parigi Moutong. (***)

Baca juga: Enam Pendaftar Fasilitator Program BRS Parigi Moutong Lulus Berkas

...

Artikel Terkait

wave

Dinas Pertanian Kota Palu Dorong Dua Poktan Jadi Penangkar Benih Padi

Dinas Pertanian Kota Palu, dorong dua Poktan di Kelurahan Lambar dan Kelurahan Pengawu menjadi penangkar benih padi varietas unggul.

Gubernur Sulawesi Tengah: Janji Harus Diwujudkan Melalui RPJMD

Gubernur H Rusdy Mastura menyebutkan amanah janji kepada masyarakat harus diwujudkan melalui RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026.

DPRD Parigi Moutong Tanya Kesiapan Perampingan Perangkat Daerah

DPRD Parigi Moutong pertanyakan kesiapan Pemda atas perampingan struktur organisasi perangkat daerah, sesuai instruksi Mendagri.

Pekan Depan, 69 Sekolah di Parigi Moutong Uji Coba PTM Terbatas

69 sekolah di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pekan depan dijadwalkan akan melaksanakan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Aksi Sosial AKABRI 96, Ribuan Warga Kota Palu Divaksin

Aksi sosial AKABRI 96, ribuan warga Kota Palu ikuti vaksinasi massal. Kegiatan itupun Mendapat apresiasi dari Kapolda Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;