Berita nasional, gemasulawesi- Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan KPK belum efektif.
“Hasil pemeriksaan menyimpulkan efektivitas pengelolaan fungsi pencegahan korupsi dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Tipikor belum sepenuhnya efektif,” demikian bunyi laporan itu yang dikutip dari situs resmi BPK pada Minggu, 11 Juli 2021.
BPK menemukan sejumlah permasalahan, sehingga menyimpulkan kinerja pencegahan KPK belum efektif.
Pertama, perubahan peraturan KPK belum efektif sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan.
Salah satu di antaranya, terkait penyusunan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 yang belum didukung kajian, analisis, dan penyelarasan yang memadai.
Serta terdapat tugas dan fungsi yang tidak lagi diatur dalam Perkom 7/2020 antara lain kewenangan dan unit kerja pelaksana tugas koordinasi pencegahan KPK, tugas dan fungsi Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi), pelaksana fungsi pengembangan aplikasi sistem informasi dan data Direktorat Labuksi, serta uraian pekerjaan terkait pengelolaan titipan uang sitaan dan uang gratifikasi.
“Akibatnya, upaya untuk memperkuat fungsi pencegahan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara efektif, serta potensi tidak terlaksananya payung hukum yang dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan,” tulis BPK.
Baca juga: Disdikbud Parimo Monitoring Ujian Akhir Sekolah Tatap Muka
Upaya pencegahan korupsi KPK
Selain itu, upaya pencegahan korupsi melalui fungsi koordinasi dan monitoring pada kegiatan Monitoring Center for Prevention(MCP) belum dilaksanakan secara memadai.
Baca juga: Covid Sulteng 11 Juli 2021: Bertambah 184 Kasus Baru
Hal itu terlihat pada dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi belum optimal, proses penyusunan indikatordan subindikator serta pembobotan nilai area intervensi pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah (pemda) belum memadai dan melibatkan kementerian/lembaga/pemda sebagai stakeholder.
Kemudian, penerapan pedoman kegiatan monitoring pencegahan korupsi pada tata kelola pemda belum sepenuhnya konsisten.
Baca juga: Cuaca 12 Juli 2021: Wilayah Potensi Ekstrem Termasuk Sulawesi Tengah
Hal itu berakibat pada kegiatan MCP Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) belum optimal dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.
Temuan berikutnya yaitu pelaksanaan fungsi penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda titipan/sitaan, barang rampasan dan benda sita eksekusi secara memadai. (***)
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Ikuti Doa Kebangsaan Virtual
