Berita parigi moutong, gemasulawesi– Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebut animo daftar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, masih sangat rendah.
“Animo masyarakat rendah untuk mendaftarkan tanah milik mereka agar bersertifikat,” ungkap Kepala BPN Parigi Moutong Basuki Raharjo, ditemui saat Rapat Koordinasi (Rakor) Reforma Agraria, belum lama ini.
Animo rendah daftar PTSL di Parigi Moutong itu, menjadi salah satu kendala pihak BPN merealisasikan capaian yang telah berlangsung sejak tahun 2017.
Alasan warga belum juga mendaftarkan tanahnya karena, sertifikat tanah belum dinilai penting dimiliki. Bahkan, mereka berpendapat pemerintah daerah tidak akan mengambil tanah milik masyarakat.
Padahal, keberadaan sertifikat tanah sangat penting karena dapat menjamin kepastian hukum pemilik tanah, yang dapat terpenuhi melalui PTSL di Parigi Moutong.
“Mereka berpikir tanah mereka tidak akan diambil negara, makanya minim yang melakukan pendaftaran,” kata dia.
Melalui PTSL seluruh bidang tanah dapat didaftarkan, kecuali yang bermasalah sesuai empat klaster.
Klaster pertama produknya adalah sertifikat, klaster dua produknya adalah tanah bermasalah, baik sengketa batas tanah atau kepemilikan.
Kemudian, klaster tiga produknya adalah tanahnya sudah ada, namun pemiliknya tidak mau mendaftarkan, dan klaster empat produknya adalah yang telah terdaftar.
“Dalam satu wilayah itu, seharusnya tanah milik masyarakat telah terdaftar atau terpetakan seluruhnya,” ujarnya.
Diharapkan, adanya PTSL di Parigi Moutong seluruh bidang tanah terdaftar, sesuai dengan peraturan presiden. Kesadaran masyarakat yang masih kurang.
Di tahun 2021 ini, kuota PTSL sebanyak 5.400 Peta Bidang Tanah (PBT), dan 8399 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).
Program PTSL di Parigi Moutong, tengah berjalan hingga akhir tahun 2021, dan telah terealisasi 1500 sertifikat.
Untuk meningkatkan target tanah tersertifikat melalui PTSL, pihaknya telah melakukan upaya pendataan secara door to door.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Larang Kegiatan Ciptakan Kerumunan
Hanya saja, peningkatannya tidak secara signifikan. Namun terdapat penambahan terhadap masyarakat yang mendaftarkan tanahanya.
Sementara realisasi di tahun sebelumnya, sekitar 3000 lebih bidang tanah yang telah tersertifikat.
Namun pihaknya optimis target tahun ini akan tercapai, apalagi tahun 2021 baru dilalui enam bulan terakhir.
“Kalau ini memang harus sabra, tidak bisa harus dikejar seperti itu. Program presiden kan sampai tahun 2024, pelaksanaannya dilakukan swakelola,” tutupnya.
Baca juga: Ini Tiga Jalur Tempuh Untuk Dapat Memiliki Sertifikat Tenaga Pendidik
Laporan: Novita Ramadhani
