BUMN Sektor Peternakan Diminta Jaga Stabilitas Harga Perunggasan

<p>Foto: Peternak Rakyat.</p>
Foto: Peternak Rakyat.

Berita nasional, gemasulawesi- BUMN sektor peternakan diminta melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga perunggasan. Mulai dari DOC atau bibit ayam broiler hingga ayam hidup di tingkat peternak rakyat.

Intervensi BUMN sektor peternakan diperlukan karena naiknya harga pakan ternak komoditas jagung. Yang tidak berbarengan dengan harga jual live bird atau ayam hidup siap potong.

“Ini harus segera ditangani,” tegas Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dalam sesi webinar Pataka, Kamis 22 Juli 2021.

Baca juga: Usai 11 Kali Beraksi, Pencuri Ternak di Sigi Tertangkap Polisi

Harga DOC final stock ayam broiler di minggu ketiga bulan Juli 2021 turun 20 persen dibandingkan bulan lalu atau berkisar Rp 5.225 per kilogram.

Harga pakan ayam

Sementara harga pakan ayam broiler minggu ketiga bulan ini naik berkisar di Rp 8.025 per kilogram.

Baca juga: Satu ASN Meninggal Terpapar Covid 19 di Poso

Harga ini berada 10,7 persen di atas harga pakan penyusun struktur harga acuan. Sehingga, diperlukan berbagai upaya agar peternak ini bisa tetap melanjutkan usahanya dan inilah skema pengadaan khusus untuk peternak rakyat.

Pihaknya menilai, kenaikan harga pakan ini disebabkan meningkatnya bahan baku pakan ternak baik lokal maupun impor.  Seperti harga jagung sebagai komponen utama pakan ternak, naik dari awal tahun 2021.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, harga pakan jagung pada Juni 2021 sebesar Rp 5.700 per kilogram.

Baca juga: Satu Pasien Covid 19 di Kasimbar Parimo Meninggal

“Harga ini telah naik 43,9 persen dibandingkan Juni 2020 lalu,” ungkapnya.

Dia berharap dengan adanya penugasan BUMN sektor peternakan seperti PT Berdikari (Persero), para peternak rakyat bisa membeli DOC dengan harga yang tetap tanpa ada fluktuasi untuk bisa menekan HPP ayam broiler.

“Selama ini para peternak rakyat membeli DOC kepada industri perunggasan besar dengan harga yang sudah ditentukan perusahaan itu. Dengan adanya penugasan klaster pangan diharapkan peternak bisa membeli dengan harga yang jauh lebih murah,” tutupnya. (***)

Baca juga: Pengenaan PPN Pakan Ternak Bisa Pengaruhi Harga dan Daya Beli

...

Artikel Terkait

wave

Rendah, Serapan Dana Penanganan Covid 19 di Sulawesi Tengah

Kementrian dalam negeri (Kemendagri) sebut serapan dana penanganan covid 19 di Sulawesi Tengah rendah, tidak sampai satu persen.

Pemprov Sulteng Tunggu Edaran Perpanjangan PPKM

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng tunggu edaran perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, kabarnya hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Program JKN &#8211; KIS Dinilai Bisa Lindungi Petani di Morowali

Program JKN - KIS dinilai bisa lindungi petani di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pelayanan kesehatan diberikan cuma-cuma.

Polisi Sita Miras Ratusan Liter Cap Tikus di Banggai

Aparat kepolisian berhasil sita Miras ratusan liter cap tikus di Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng, dalam 50 kantong satu liter.

Klaim Diskon Listrik Tidak Lagi Lewat stimulus.pln.co.id

Klaim diskon listrik 50 persen berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak lagi melalui laman stimulus.pln.co.id, www pln.co.id atau PLN Mobile.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;