Parigi Moutong, gemasulawesi.com – Samsurizal Tombolotutu selaku Bupati Parimo Bertemu PPK alias Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Parimo, Sabtu 22 Januari 2023 siang.
Pertemuan yang dilaksanakan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Parimo ini di hadiri langsung Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong Andi Arif.
Pertemuan membahas PPK yang berstatus ASN dan PPPK, karena menerima double dari negara.
BACA: IDI Parimo Gelar Symposium Medical Emergenc and Medical Legal Protection
BACA: Menpan RB Minta Layanan Keimigrasian Untuk Bertransformasi
Hal itu juga bisa dianggap merangkap jabatan.
Hasil pertemuan itu, Bupati Parimo berharap pada KPU segera berkonsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan alias BPKP.
“Supaya PPK ini tidak salah dalam melangkah harus di Konsultasikan pada BPKP atau pun lembaga-lembaga terkait lannya,” jelasnya.
BACA: Komisi III DPR RI Melakukan Inpeksi Mendadak ke PT GNI
BACA: Buka Muskab KORPRI Kabupaten Poso, Ketua KORPRI Sulteng Harap Program Kerja Berorientasi Anggota
Sebab kata Bupati Parimo, pihaknya berharap di kemudian hari tak ada temuan yang membawa nama PPK yang berstatus ASN atau PPPK.
Menanggapi hal itu, Sekretaris KPU Parimo, Andi Arif mengungkapkan, pihaknya akan menindalanjuti permintaanBupati Parimo tersbeut.
Pihaknya bahkan berencana untuk mengirim surat pada Kementerian Keuangan terkait double gaji bagi PPK berstatus ASN atau PPPK tersebut.
BACA: Pemprov Sulteng dan Jabar Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah
BACA: Buaya Bawa Pulang Kembali Utuh Jasad Balita yang Sempat Hilang
Sebab kata Arif, sampai saat ini belum ada aturan yang membenarkan ASN atau PPPK menerima gaji double.
Namun, ia menjelaskan, dalam anggaran KPU untuk PPK upahnya berstatus honor bukan gaji.
“Kenapa seperti itu karna sifatnya hanya sesaat, jadi pas kegiatan sudah selesai maka otomatis mereka akan di bubarkan,” jelasnya. (*/Hakir)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
