Nasional, gemasulawesi – Menkominfo Budi Arie Setiadi pada hari ini, tanggal 29 November 2023, menyatakan jika pihaknya sedang menyelidiki kasus kebocoran data pemilih di KPU.
Menkominfo Budi Arie Setiadi membeberkan jika kasus yang mengagetkan ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Untuk itu, Kemenkominfo berkoordinasi dengan beberapa instansi lain.
Baca: Sah! Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Dilantik Presiden Jokowi Menjadi KSAD Baru
Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan dia telah menugaskan Dirjen Aptika atau Aplikasi Informatika untuk melakukan penelitian kasus kebocoran data pemilih di KPU.
“Seperti apa penyebabnya dan juga apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya,” ujarnya.
Budi Arie menyampaikan persoalan kebocoran data pemilih ini sedang dicoba diselesaikan oleh KPU hingga BSSN.
“Disini, Kemenkominfo ikut berkoordinasi dengan KPU,” katanya.
Selain itu, Menkominfo juga mengungkapkan harapannya agar persoalan ini dapat segera selesai.
“Ini kan baru tadi pagi. Secepatknya kita selesaikan,” ucapnya.
Baca: Rangkaian Agenda Pemilu Dimulai, Jokowi Ajak Semua Pihak Hadapi Masa Kampanye dengan Aman dan Damai
Kasus kebocoran data pemilih di KPU itu diketahui viral di media sosial dimana salah satu akun yang terdapat di media sosial X mengungkapkan dalam postingannya tentang threat actor yang bernama Jimbo yang menjual data-data dari KPU.
Data-data pemilih yang didapatkan oleh Jimbo dari meretas website KPU itu dijual dengan harga 2 BTC atau bitcoin.
1 BTC sendiri sama dengan Rp 571.559.477,00 sehingga jika dikalkulasikan Jimbo mendapatkan keuntungan sekitar 1,1 milyar rupiah.
Baca: Hadiri Acara Gerakan Tanam Pohon, Jokowi Ucapkan Terima Kasih untuk Upaya Tangani Perubahan Iklim
Data pemilih tersebut memuat banyak informasi dari sekitar 252 juta orang yang meliputi KK, NIK, nomor KTP, TPS, jenis kelamin, hingga e-KTP dan juga tanggal lahir.
Selain itu, data-data yang diretas Jimbo juga termasuk dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KBRI dan konsulat RI.
Di sisi lain, KPU juga mengungkapkan jika mereka juga sedang menelusuri dugaan kebocoran data pemilih.
KPU menyebutkan data pemilih juga dimiliki oleh para peserta pemilu dan beberapa pihak lainnya, seperti Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyampaikan website Sidalih sedang dalam maintenance yang dilakukan sejak pekan lalu.
“Tujuannya adalah agar traffic data lancar,” akunya.
Di pihak lain, Bareskrim Polri juga sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data pemilih di KPU. (*Mey)