Doktrin Baru Pendapatan Parigi Moutong, Menakar Kompas Fiskal 2024-2026

Ket Foto: Kepala Bapenda Parigi Moutong, Moh Yasir
Ket Foto: Kepala Bapenda Parigi Moutong, Moh Yasir Source: (Foto/Firman)

Parigi moutong, gemasulawesi – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong resmi menetapkan "kompas" baru bagi arah kebijakan fiskal daerah. Lewat Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, otoritas pengumpul pundi-pundi daerah ini mencoba meramu strategi guna memangkas ketergantungan pada fulus pemerintah pusat. 

‎Dokumen setebal puluhan halaman ini bukan sekadar urusan administratif rutin. Ia adalah mandat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya rampung pada 2023. Bapenda kini harus berlari mengejar target di masa transisi. 

Menambal Kebocoran, Memburu Potensi

‎Bapenda Parigi Moutong, menegaskan bahwa dokumen ini menjadi acuan tunggal untuk menyinkronkan perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. "Sebagai sarana mewujudkan sinergitas agar efisiensi alokasi sumber daya tercapai," tulis dokumen tersebut. 

Baca Juga:
MRT Jakarta Kembali Layanan Penuh Rute Lebak Bulus-Bundaran HI Pasca Kerusuhan

‎Bapenda menyadari, tanpa peta yang jelas, potensi pajak dan retribusi daerah rawan menguap. Oleh karena itu, Renstra kali ini menitikberatkan pada identifikasi kinerja pelayanan yang lebih terukur. Tak ada lagi ruang bagi program yang hanya "copy-paste" dari tahun sebelumnya. 

Reformasi di Meja Administrasi

‎Perubahan besar juga menyasar urusan internal. Struktur organisasi Bapenda kini dipertegas: Sekretariat menjadi motor administrasi, sementara empat bidang teknis—Pendaftaran, Pembukuan, Penagihan, hingga Pengembangan Potensi—menjadi ujung tombak di lapangan. 

Baca Juga:
Nama Wagub Sulteng Terseret Dugaan Kasus Makelar Proyek RSUD Undata Palu, Renny Lamadjido: Saya Tegaskan Itu Tidak Benar

Menariknya, Renstra ini juga mulai mengadopsi narasi modern: perencanaan berbasis kinerja yang responsif gender. Artinya, setiap rupiah yang dikumpulkan dan program yang dijalankan harus mampu menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat. 

Namun, dokumen tetaplah dokumen. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana Bapenda menerjemahkan strategi ini menjadi realisasi PAD yang nyata di tengah dinamika ekonomi yang tak menentu. Jika gagal, "kompas" ini hanya akan menjadi tumpukan kertas dalam arsip daerah. (adv)

...

Artikel Terkait

wave

Bapenda Parigi Moutong Ancang-ancang Tarik Pajak Air Tanah Mulai 2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai memasang kuda-kuda untuk mengimplementasikan pemungutan pajak air tanah.

Dugaan Oknum Bhabinkamtibmas Bekingi Tambang Ilegal: Ujian Serius Bagi Citra Polri di Lambunu

Isu PETI diParigi moutong dibekingi aparat menguat, paska terungkapnya sejumlah nama oknum Bhabinkamtibmas dalam penelusuran sejumlah media

Misteri "Orang Besar" di Balik Gusti dan Ripay: Pungli PETI Karya Mandiri Berjalan Mulus?

Dua nama pengumpul fee 12 persen terhadap pelaku PETI di Desa Karya Mandiri hingga saat ini belum tersentuh hukum.

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;