DPR Minta Pemerintah Ansipasi Dampak Covid 19

<p>Foto: Illustrasi Dampak Covid-19.</p>
Foto: Illustrasi Dampak Covid-19.

Berita nasional, gemasulawesi– Merespon hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, pemerintah diminta mengantisipasi dampak covid 19 lebih parah.

“Kami berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti kemudian juga mengantisipasi ketidakpastian covid 19 yang mungkin bisa lebih parah. atau Insya Allah membaik, sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Ketua DPR RI Puan Maharani saat hadir secara daring dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa 6 Juli 2021.

Pihaknya meminta pemerintah segera menyusun anggaran belanja kementerian atau lembaga yang dinilai lebih efektif dan efisien. Anggaran belanja di waktu mendatang harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

Bahkan, Puan juga meminta seluruh anggota DPR menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat secara maksimal dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Gubernur Minta Terapkan PPKM di 11 Zona Merah Sulawesi Tengah

Dia berharap, penerapan PPKM darurat mampu menekan angka kasus penularan dampak covid 19 di Indonesia.

“Insya Allah dengan PPKM darurat ini Indonesia, khususnya zona merah bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya,” tutur dia.

Baca juga: 24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kasus covid 19 akan terus naik. Bahkan, dia menyebut kenaikan bisa mencapai 40 ribu kasus per hari.

Luhut menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menekan laju penyebaran virus corona di Indonesia. Dia mengimbau masyarakat terus waspada menghadapi lonjakan kasus dampak covid 19.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

“Angka ini bisa akan terus naik, seperti kemarin 29 ribu. Bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40 ribu ataupun lebih,” kata Luhut dalam jumpa pers daring yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 6 Juli 2021.

Ia menambahkan, pemerintah telah mempersiapkan stok obat-obatan, oksigen, sampai tempat tidur di rumah sakit, guna mengantisipasi lonjakan kasus. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Singapura, China, dan Amerika Serikat untuk menyiapkan langkah antisipasi dampak covid 19. (**)

Baca juga: Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Makanan Saat PPKM

...

Artikel Terkait

wave

PT PLN Bantu Petani Senilai Rp4,84 Miliar Tingkatkan Produktivitas

PT PLN bantu petani senilai Rp 4,84 Miliar melalui PLN Peduli alokasikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dukung sektor pertanian.

Modus Penipuan Penerimaan Pegawai, ASN di Boyolali Ditangkap Polisi

ASN) di Boyolali, Jawa Tengah, modus penipuan penerimaan pegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) lewat jalur orang dalam, ditangkap polisi.

Pemerintah Pastikan Tidak Akan Impor Beras Saat PPKM

Pemerintah mengklaim stok beras masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dipastikan tidak akan impor beras saat PPKM terbatas.

Palsu, Vaksin Covid 19 Berisi Air Garam

Pemerintah lokal Mumbai India berhasil mengungkap praktek vaksinasi covid 19 berisi air garam, ribuan orang tertipu disuntik vaksin palsu itu.

Ribuan Anak di Jakarta Terpapar Covid 19

Pemprov DKI menyebut ribuan anak di Jakarta  terpapar covid 19. Terbanyak pada rentang umur 5-18 tahun, terdapat tiga golongan umur anak.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;