DPR Sebut Kemenkeu Blokir Rp 500 Miliar Dana Bantuan Ponpes Madrasah

<p>Foto: Pendidikan di Ponpes.</p>
Foto: Pendidikan di Ponpes.

Berita nasional, gemasulawesi– DPR sebut Kemenkeu masih memblokir bantuan senilai Rp 500 Miliar, untuk Pondok Pesantren atau Ponpes dan Madrasah.

“Ternyata semuanya masih diblokir Kemenkeu. Sehingga, Kemenag sampai sekarang tidak bisa menyalurkan bantuan itu untuk Ponpes dan Madrasah,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam keterangan tertulis, Sabtu 26 Juni 2021.

Pemblokiran bantuan untuk Ponpes Madrasah diperkirakan telah terjadi selama selama enam bulan lamanya, tanpa alasan jelas.

Sehingga, hal itu dipertanyakan Komisi VIII DPR, karena Ponpres dan Madrasah membutuhkan biaya operasional untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi covid 19 saat ini.

Baca juga: Vaksinasi Warga Sigi, Polres Laksanakan di Lima Titik

Pihanya mendesak agar Kementerian Keuangan segera membuka blokir tersebut, dan memberikan dananya kepada Ponpes dan Madrasah.

“Kami mendesak Kemenkeu untuk membuka blokir anggaran sebesar Rp 500 miliar ini dan segera distribusikan,” ujarnya.

Baca juga: Kota Palu Berlakukan Pembatasan Jam Operasional Usaha

Bantuan dana bagi Ponpes dan Madrasah tidak semestinya dilakukan ditahan.

Dikutip dari halaman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pesantren mengalokasikan dana bantuan adaptasi kebiasaan baru sebesar Rp 2,6 triliun.

Baca juga: SMPN Model Toniasa Akhiri Pesantren Kilat Ramadhan 1440H

Alokasi tersebut terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/LPA sebesar Rp 2,38 triliun, serta bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp 211,7 miliar.

Baca juga: Puluhan Milyar Rupiah, BOP PAUD Parigi Moutong

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur mengatakan realisasi penyaluran sudah mencapai 85 persen.

Baca juga: Disdikbud Parimo Kelola Puluhan Miliar Dana BOP Paud

BOP Pesantren diberikan dalam tiga kategori berdasarkan jumlah santri. Pesantren kecil dengan santri di bawah 500, mendapat BOP Rp25 juta.

Baca juga: Pesantren Lampoko Sulawesi Barat Terbakar

Total ada 14.907 pesantren kategori ini yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Sementara itu, kategori pesantren sedang yakni dengan 500 – 1000 santri, mendapat bantuan sebesar Rp40 juta. Ada 4.032 pesantren yang terdaftar sebagai penerima BOP. (***)

Baca juga: Ponpes Islam Amanah Poso Sulteng Kini Miliki Rusun Santri

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Didesak Hentikan Hukuman Mati Terpidana Narkoba

Pemerintah didesak menghentikan dan menggunakan klaim efek jera untuk membenarkan penggunaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkotika.

Nekat Gunakan Atribut TNI, Pria Asal Lampung Diamankan Polisi

Satu pria asal Lampung dimankan polisi di Sragen, Provinsi Jawa Tengah, karena nekat menggunakan atribut TNI berpangkat Mayjen.

Indonesia-China Kerjasama Perdagangan Local Currency Settlement

Penggunaan mata uang Rupiah dan Yuan sebagai alat transaksi perdagangan, Indonesia dan China melakukan kerjasama Local Currency Settlement.

346 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

Pemerintah memiliki strategi mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di Papua dan Papua Barat, tercatat 346 desanya belum teraliri listrik.

8 Kg Sabu Dimusnahkan BNN Kalimantan Selatan

Sebanyak 8 Kg Narkoba jenis sabu hasil sitaan Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan dimusnahkan, usai ditetapkan jaksa.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;