DPR Sebut Kemenkeu Blokir Rp 500 Miliar Dana Bantuan Ponpes Madrasah

<p>Foto: Pendidikan di Ponpes.</p>
Foto: Pendidikan di Ponpes.

Berita nasional, gemasulawesi– DPR sebut Kemenkeu masih memblokir bantuan senilai Rp 500 Miliar, untuk Pondok Pesantren atau Ponpes dan Madrasah.

“Ternyata semuanya masih diblokir Kemenkeu. Sehingga, Kemenag sampai sekarang tidak bisa menyalurkan bantuan itu untuk Ponpes dan Madrasah,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam keterangan tertulis, Sabtu 26 Juni 2021.

Pemblokiran bantuan untuk Ponpes Madrasah diperkirakan telah terjadi selama selama enam bulan lamanya, tanpa alasan jelas.

Sehingga, hal itu dipertanyakan Komisi VIII DPR, karena Ponpres dan Madrasah membutuhkan biaya operasional untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi covid 19 saat ini.

Baca juga: Vaksinasi Warga Sigi, Polres Laksanakan di Lima Titik

Pihanya mendesak agar Kementerian Keuangan segera membuka blokir tersebut, dan memberikan dananya kepada Ponpes dan Madrasah.

“Kami mendesak Kemenkeu untuk membuka blokir anggaran sebesar Rp 500 miliar ini dan segera distribusikan,” ujarnya.

Baca juga: Kota Palu Berlakukan Pembatasan Jam Operasional Usaha

Bantuan dana bagi Ponpes dan Madrasah tidak semestinya dilakukan ditahan.

Dikutip dari halaman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pesantren mengalokasikan dana bantuan adaptasi kebiasaan baru sebesar Rp 2,6 triliun.

Baca juga: SMPN Model Toniasa Akhiri Pesantren Kilat Ramadhan 1440H

Alokasi tersebut terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/LPA sebesar Rp 2,38 triliun, serta bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp 211,7 miliar.

Baca juga: Puluhan Milyar Rupiah, BOP PAUD Parigi Moutong

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur mengatakan realisasi penyaluran sudah mencapai 85 persen.

Baca juga: Disdikbud Parimo Kelola Puluhan Miliar Dana BOP Paud

BOP Pesantren diberikan dalam tiga kategori berdasarkan jumlah santri. Pesantren kecil dengan santri di bawah 500, mendapat BOP Rp25 juta.

Baca juga: Pesantren Lampoko Sulawesi Barat Terbakar

Total ada 14.907 pesantren kategori ini yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Sementara itu, kategori pesantren sedang yakni dengan 500 – 1000 santri, mendapat bantuan sebesar Rp40 juta. Ada 4.032 pesantren yang terdaftar sebagai penerima BOP. (***)

Baca juga: Ponpes Islam Amanah Poso Sulteng Kini Miliki Rusun Santri

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Didesak Hentikan Hukuman Mati Terpidana Narkoba

Pemerintah didesak menghentikan dan menggunakan klaim efek jera untuk membenarkan penggunaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkotika.

Nekat Gunakan Atribut TNI, Pria Asal Lampung Diamankan Polisi

Satu pria asal Lampung dimankan polisi di Sragen, Provinsi Jawa Tengah, karena nekat menggunakan atribut TNI berpangkat Mayjen.

Indonesia-China Kerjasama Perdagangan Local Currency Settlement

Penggunaan mata uang Rupiah dan Yuan sebagai alat transaksi perdagangan, Indonesia dan China melakukan kerjasama Local Currency Settlement.

346 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

Pemerintah memiliki strategi mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di Papua dan Papua Barat, tercatat 346 desanya belum teraliri listrik.

8 Kg Sabu Dimusnahkan BNN Kalimantan Selatan

Sebanyak 8 Kg Narkoba jenis sabu hasil sitaan Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan dimusnahkan, usai ditetapkan jaksa.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;