Dua Orang Jadi Tersangka Dugaan Kasus Pengaturan Cukai Bintan

<p>Foto: Konfrensi Pers KPK terkait kasus cukai di Bintan.</p>
Foto: Konfrensi Pers KPK terkait kasus cukai di Bintan.

Gemasulawesi– Dua orang menjadi tersangka dugaan kasus pengaturan cukai Bintan, dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

“Tersangkanya Bupati Bintan Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan, MSU,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis 12 Agustus 2021.

Untuk kepentingan penyidikan kasus pengaturan cukai Bintan, dilakukan upaya paksa penahanan dan masing-masing tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari 20 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021.

Baca juga: Sistem Layer Cukai Tembakau Hambat Penurunan Jumlah Perokok

Apri Sujadi kata dia, akan ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan MSU ditahan di Rutan KPK C1.

Dan sebagai antisipasi penyebaran covid19, kedua tersangka diiisolasi di Rutan KPK Kavling A1.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan kasus pengaturan cukai Bintan itu sudah masuk tahap penyidikan. Namun, belum ada penjelasan secara lengkap dugaan korupsi itu.

Dia mengatakan pimpinan KPK saat ini membuat kebijakan untuk mengumumkan tersangka bersamaan dengan penangkapan atau penahanan.

“Sebagaimana telah kami sampaikan, kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka,” ucap Ali.

baca juga: Petinggi Bea Cukai Diduga Gelapkan Emas Puluhan Triliun

KPK usut cukai rokok dan minuman beralkohol

Selain KPK mengusut soal cukai rokok dalam perkara dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di Bintan. KPK juga turut menelisik perihal cukai minuman beralkohol.

Karyoto mengatakan, KPK memang mengusut berbagai tempat terkait dugaan kasus pengaturan cukai Bintan di Bintan. Namun, Karyoto enggan menjelaskan lebih lanjut bidang lain yang tengah diusut.

KPK sebelumnya memeriksa dua saksi berstatus swasta, yakni Dwi Hariwibowo dan Yanny Eka Putra, Senin 15 Maret 2021 lalu. Keduanya didalami pengetahuannya terkait pengurusan kuota rokok di Kabupaten Bintan.

Baca: Permudah Pendataan, Polisi Tempel Stiker Rumah Belum Vaksin

“Para saksi didalami pengetahuannya terkait teknis bagaimana pengurusan kuota rokok di Kabupaten Bintan,” kata Ali.

KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat terkait dengan dugaan perkara korupsi ini. Salah satu tempat digeledah adalah kantor Bupati Bintan Apri Sujadi.

Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen diduga terkait dengan kasus itu. (**)

Baca juga: Khawatir Petani Merugi, APTI Tolak Revisi Aturan Rokok

...

Artikel Terkait

wave

Pelaku Pembobolan Mesin ATM di Bandung Berjumlah Tiga Orang

Kepolisian Polrestabes Bandung menyebutkan pelaku pembobolan mesin ATM di Kota Bandung berjumlah tiga orang. pelaku meraup uang Rp800 juta.

Cucu Dijadikan Jaminan Utang, Kakek Lapor Rentenir ke Polisi

Seorang kakek di Bogor bernama Yanto lapor rentenir bernama Nurhalimah ke polisi karena cucu dijadikan jaminan utang piutangnya.

Napi Jadi Otak Peredaran 12,6 Kg Sabu di Lapas Bontang

Seorang Napi jadi otak peredaran 12,6 Kg Narkotika di Lapas Bontang, Kalimantan Utara. Diduga sindikat narkoba jaringan internasional.

Pelaku Pengeroyokan dan Perusak Mobil Patroli Polisi Diancam 9 Tahun Penjara

Aparat menjerat pelaku pengeroyokan dan perusak mobil patroli polisi di Solo, Jawa Barat dengan ancaman hukuman Sembilan tahun penjara.

Pelaku Pembunuhan Sadis di Pacitan Diancam Hukuman Seumur Hidup

Pelaku pembunuhan sadis di Pacitan diancam dengan hukuman maksimal seumur hidup. Akibat tindakannya tega menghabisi nyawa DS (20).

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;