Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pendapatan daerah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meningkat. Peningkatan pendapatan daerah hanya dari dua sektor yaitu pajak dan retrebusi.
“Itu berdasar hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Panitia Khusus (Pansus) DPRD 2020,” ungkap Ketua Pansus LKPJ DPRD Parigi Moutong, H Suardi, saat ditemui, Jumat 16 April 2021.
Ia mengungkapkan, sektor pajak memberikan peluang besar guna meningkatkan pendapatan asli daerah lebih. Yaitu dengan adanya Perda baru dibuat saat ini.
Kemudian, pembahasan LKPj kali ini juga mensinkronisasikan rancangan pembanguan daerah jangka menengah dari tahun 2019 hingga 2024 mendatang.
Baca juga: Pansus DPRD Parimo Segera Bahas LKPJ 2020
Baca juga: Parigi Moutong Hanya Ikuti Lima Cabor di Popda Donggala 2021
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong Zulfinasran mengatakan, apa disajikan dalam LPKJ 2020 kepada anggota DPRD untuk dikaji itu semoga tidak ada masalah dan semuanya berjalan dengan lancar.
“Semoga selama pembahasan terkait LPKJ ini tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau persoalan serius,” ujarnya.
Baca juga: Tiga Agenda Rapat Paripurna II DPRD Parimo
Baca juga: Insentif Hilang, Puluhan Kader Posyandu Mengadu ke DPRD Parimo
Ia menuturkan, para anggota DPRD juga mempertanyakan tentang proyeksi dan realisasi kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk kedepannya.
Dijelaskannya, antara proyeksi dan realisasi itu beda. Karena, proyeksi adalah harapan untuk mendapatkan pendapatan. Dan itu berdasarkan angka-angka.
Baca juga: Parimo Proyeksikan 30 Miliar Anggaran Vaksin Covid 19
“Namun realisasi pelaksanaannya tidak semua sesuai yang kita harapkan,” ungkapnya.
Maka dengan itu kata dia, kita akan melakukan penghematan anggaran daerah dan sudah dilakukan saat ini.
Sebelumnya, Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto Tongani mengatakan, pembahasan LKPJ 2020 dipercepat karena anggaran tahun 2022 lebih diperketat prosedurnya.
Baca juga: Pembukaan Masa Sidang I, Ini Agenda Sidang DPRD Parigi Moutong 2020
Hal itu berdasarkan surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang prosedur pembahasan anggaran dari Pemerintah Daerah.
“Makanya pembahasannya dipercepat dengan dibentuknya Pansus LKPJ,” tutupnya.
Baca juga: Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN
Laporan: Aldi
