Wabup Badrun: Harga Gas LPG Naik, Segera Lapor

<p>ilustrasi</p>
ilustrasi

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Wakil Bupati Parigi Moutong menegaskan segera melapor jika ada kenaikan harga gas LPG bersubsidi tiga kilogram ditingkat pengecer.

“Bagi masyarakat, apabila menemukan hal seperti itu dilapangan maka segera dilaporkan otomatis kami akan berikan sanksi kepada pihak yang melakukan itu,” ungkap Wabup Parimo, H Badrun Nggai, usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Parigi Moutong, Kamis 15 April 2021.

Ia mengatakan, jika harga gas LPG naik, sanksi diberikan itu sesuai dengan kesepakatan bersama beberapa waktu lalu bersama pihak-pihak terkait.

Baca juga: Polda Musnahkan Barang Bukti Sabu Hasil Operasi Reserse

Baca juga: Tim Sabhara Bubarkan Pesta Miras di Simpong, Banggai

Kemudian, seandainya ada pihak pangkalan menaikkan harga gas LPG dengan menjualnya tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi atau HET maka otomatis akan dicabut izin usahanya.

“Saat ini saya sudah perintahkan kepada Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah untuk memberikan sanksi kepada pihak pengecer yang melakukan kenaikan,” ujarnya.

Baca juga: Ini Syarat Pencairan Bantuan Subsidi Upah

Baca juga: Operasi Keselamatan Tinombala 2021 Sulteng: Larang Mudik Lebaran

Kenaikan tabung gas LPG bersubsidi tiga kilogram ditingkat pengecer ini mesti dikontrol lagi pemerintah. Supaya tidak menyulitkan masyarakat saat ini di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, saat ini masyarakat tengah menjalani ibadah puasa. Maka, harus lebih kontrol lagi soal lonjakan harga melampaui HET yang sudah ditentukan bisa saja terjadi.

Baca juga: Tenaga Pendidik Non PNS Dapat Subsidi Upah

Baca juga: Parigi Moutong Akan Bangun Kelas Darurat SDK Bangkalang

Apalagi, saat ini sudah ditemukan permainan harga dilakukan oknum ditingkat pengecer, maka kontrol dilapangan itu sangat perlu dilakukan.

“Selain itu, pemerintah juga perlu pengawasan rutin di setiap agen dan pangkalan agar pasokan dan harga tetap dalam alur yang telah ditentukan,” tutupnya.

Baca juga: Mantan Danrem Tadulako Positif, Wabup Parimo Sulteng Akan SWAB

Baca juga: Negatif Corona, Hasil SWAB Wakil Bupati Parigi Moutong

Baca juga: 1 Juni 2021, Jabatan Pengawas di Parimo Beralih Fungsi ke Fungsional

Laporan: Aldi

...

Artikel Terkait

wave

Pansus DPRD Parimo Segera Bahas LKPJ 2020

DPRD Parigi Moutong menggelar sidang paripurna terkait agenda penyampaian Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ tahun 2020.

Insentif Hilang, Puluhan Kader Posyandu Mengadu ke DPRD Parimo

Insentif hilang, puluhan Kader Posyandu serta RT/RW dari lima Kelurahan di Kecamatan Parigi, mengadu ke DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Parigi Moutong Akan Bangun Kelas Darurat SDK Bangkalang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, usulkan pembangunan kelas Darurat SDK Bangkalang, Desa Dongkas.

Polisi Bekuk Pelaku Curanmor di Dampal Utara, Tolitoli

Polisi membekuk pelaku Curanmor di Dampal Utara, Tolitoli, Sulawesi Tengah, inisial M (42) diamankan di Dusun II Lembah Harapan, Desa Ogolali

Operasi Keselamatan Tinombala 2021 Sulteng: Larang Mudik Lebaran

Operasi Keselamatan Tinombala 2021 Ditlantas Polda Sulawesi Tengah target sembilan sasaran termasuk larangan mudik lebaran.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;