Gubernur Sulawesi Tengah: Validasi Data Penerima Bantuan Stimulan

<p>Foto: Warga Donggala unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Warga Donggala unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Gubernur Sulawesi Tengah meminta verifikasi dan validasi data penerima bantuan stimulan.

Gubernur Rusdy Mastura langsung melayangkan surat kepada Walikota Palu dan Padagimo.

Ia meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan stimulan, melalui lembaga masyarakat, pemerintah desa dan kabupaten. Demikian juga kepada Bupati Donggala dan Walikota Palu.

“Kami meminta data realisasi dana stimulan itu untuk memastikan apakah seluruh warga terdapat telah menerima bantuan tersebut atau tidak,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, saat menerima keluhan warga Donggala di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 21 Juni 2021.

Baca juga: Pemkot Palu Kunjungi BNPB Pusat Bahas Penyaluran Dana Stimulan

Ia mengatakan, itu berkaitan dana stimulan bantuan telah tersalurkan melalui Pemerintah Kota Palu.

Jika nantinya ditemukan ada warga terdampak bencana tidak mendapatkan bantuan, pihaknya akan langsung menangani dan memberikan bantuan.

Baca juga: BPBD Parimo Usul Bantuan Ribuan Rumah Terdampak Bencana

“Percayalah tapi harus berdasarkan data yang akurat dan valid dari pemerintah desa dan Kabupaten Kota. Yakinlah itu janji saya,” sebutnya.

Rusdy Mastura menuturkan, kalau ada masyarakat terdampak belum mendapat bantuan sementara terdampak bencana akan dibantu.

Baca juga: BPBD Belum Pastikan Pencairan Tahap Tiga

Itu untuk merespon masyarakat dari Loli Raya, Talise, dan Mamboro yang menjadi korban terdampak bencana mengeluhkan nasib mereka yang tak mendapatkan bantuan.

Salah satu perwakilan warga Donggala Asmin, mengaku 215 Kepala Keluarga (KK) di Loli bersaudara, hingga kini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Rehab Rumah Rusak, BPBD Parimo Akomodir Tambahan 3000 Unit

Baca juga: DLH Nilai Tanggul Baru Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Berbahaya

Masyarakat meminta relokasi tidak dilakukan oleh pemerintah, dan berharap dana stimulan dapat segera diberikan.

“Kami masyarakat Loli bersaudara tidak mau direlokasi. Kalau boleh diberikan saja dana stimulan,” tutupnya.

Baca juga: BPBD Jamin Bantuan Stimulan Bencana Tidak Lompat Tahun

Baca juga: Kota Palu Data Warga Miskin Ikut BPJS Kesehatan

Laporan: Novita Ramadhani/ Biro Administrasi Pimpinan Sulteng

...

Artikel Terkait

wave

Pasien Keluhkan Diskriminasi Layanan di RSUD Anuntaloko Parigi

Pasien tuding ada perlakuan diskriminasi layanan kesehatan di RSUD Anontaloko Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

225 Guru di Parigi Moutong Suntik Vaksin Covid 19

Sebanyak 225 guru di seluruh sekolah Parigi Moutng, Sulawesi Tengah, telah suntik vaksin covid 19, persiapan pembelajaran tatap muka nanti

Parigi Moutong Tuntaskan Verifikasi Klaim Bansos Masyarakat Prasejahtera

Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah menuntaskan proses verifikasi klaim Bansos masyarakat prasejahtera 2020.

Ratusan Warga Donggala Unjuk Rasa Tuntut Huntap

Ratusan warga Donggala, Sulawesi Tengah, unjuk rasa tuntut persoalan Hunian tetap (Huntap), Aksi massa hingga jalan kaki hingga 20 Km.

DPRD Rapat Paripurna Sertijab Gubernur Sulawesi Tengah

Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) laksanakan rapat paripurna serah terima jabatan atau sertijab Gubernur Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;