Hasil Kajian Vaksin Covid19 Penentu Jamaah Indonesia Berangkat Umrah

<p>Foto: Illustrasi jemaah umrah asal indonesia.</p>
Foto: Illustrasi jemaah umrah asal indonesia.

Gemasulawesi- Hasil kajian vaksin covid19 untuk penggunaan merk Sinovac dan Sinopharm dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, akan menjadi penentu jamaah Indonesia berangkat umrah.

“Kajian itu nantinya akan menghasilkan keputusan, apakah calon jemaah umrah dari negara lain, termasuk Indonesia yang sudah memperoleh 2 dosis vaksin sekarang, sudah bisa masuk ke Saudi untuk umrah atau tidak,” terang Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali, dalam keterangan resminya, Kamis 12 Agustus 2021.

Dia menyebut, Kementerian Haji dan Umrah Saudi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi terkait hasil kajian vaksin covid19 sebagai penentu jamaah Indonesia berangkat umrah.

Baca juga: Kemenag Harap Jamaah Umrah Indonesia dapat Kesempatan Ibadah

“Atau masih perlu diberikan satu dosis lagi yakni booster, dari 4 vaksin yang digunakan Saudi, atau bagaimana,” sebutnya.

Informasi hasil kajian vaksin covid19 sebagai penentu jamaah Indonesia berangkat umrah, didapatkan usai menggelar pertemuan dengan Deputi Urusan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdulaziz Wazzan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 11 Agustus 2021 kemarin.

“Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm digunakan sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan kajian. Dalam waktu dekat, akan dirilis hasilnya secara resmi,” ujarnya.

Diketahui, Arab Saudi sudah menyetujui penggunaan vaksin virus corona buatan Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Johnson&Johnson.

Pemerintah Arab Saudi memprioritaskan keselamatan jamaah

Selain itu, dia menegaskan Pemerintah Arab Saudi lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan jemaah umrah di masa pandemi. Bukan sekadar untuk kepentingan ekonomi dan bisnis semata.

Baca juga: 112 Calon Jemaah Haji Parimo Suntik Vaksin Covid 19

Dia mengaku, mafhum bila otoritas Saudi menggelar ibadah umrah dengan protokol kesehatan yang ketat. Semisal, dengan membatasi transportasi dalam kota hanya diisi 50 persen dari total kapasitas dan akomodasi hotel dibatasi dua orang per kamar.

“Sementara Sinovac dan Sinopharm saat ini sudah diakui WHO. Kemenag terus berkoordinasi dengan Kemenkes RI dan Kemenlu RI untuk membahas bersama masalah penggunaan vaksin ini,” sebutnya.

Diketahui, masih ada 30 negara yang masih ditangguhkan masuk ke Kerajaan Arab Saudi.

Mereka di antaranya yakni India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon, Vietnam, Korut, Korsel, dan Afganistan. (***)

Baca juga: Jamaah Umrah Indonesia Wajib Penuhi Syarat dari Arab Saudi

...

Artikel Terkait

wave

68 Anggota Paskibraka HUT RI Dikukuhkan Jokowi

Presiden Jokowi mengukuhkan 68 anggota Paskibraka akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan HUT ke-76 RI di Istana Negara.

Bulog Sebut Temuan Beras Bansos Rusak Disebabkan Cuaca Buruk

Perum Bulog menyebut temuan beras Bansos rusak di sejumlah daerah disebabkan kondisi cuaca buruk saat proses pengiriman penurunan beras.

Berwisata di Malioboro: Waktu Wisatawan Maksimal Dua Jam

Aturan baru disiapkan Pemprov Yogyakarta menyambut wisatawan. Salah satunya adalah pengaturan waktu berwisata di Malioboro.

PPKM Level 4 Palu, Pemkot Beri Kebijakan Pelonggaran Pelaku Usaha

Walikota Hadianto Rasyid mengatakan PPKM Level 4 Palu, Sulawesi Tengah, kembali diperpanjang ada beberapa kebijakan pelonggaran pelaku usaha.

Pegawai Terpapar Covid19, Disdukcapil Tutup Layanan Adminduk

Disdukcapil tutup layanan Adminduk, usai seorang pegawai terpapar covid19. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, kembali ditutup.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;