Internasional, gemasulawesi – Orang tua dari ratusan tentara penjajah Israel telah menulis surat kemarahan kepada Menteri Pertahanan penjajah Israel, mengeluh bahwa undang-undang wajib militer yang baru tidak cukup untuk memaksa warga penjajah Israel ultra-Ortodoks untuk wajib militer.
Diketahui jika warga penjajah Israel ultra-Ortodoks secara tradisional dikecualikan dari militer.
Dalam surat tersebut, para orang tua tentara penjajah Israel yang frustasi tersebut menulis bahwa pemerintah mengkhianati warga negaranya.
“Mereka menyerahkan warga putra-putra kami,” kata mereka.
Para orang tua tersebut mengatakan mereka memberitahu anak-anak ‘pejuang’ mereka bahwa mereka harus berhenti berperang sekarang juga.
“Mereka juga harus meletakkan senjata mereka dan sesegera mungkin kembali ke rumah,” ujar mereka.
Meskipun undang-undang baru bari ini mengakhiri pengecualian wajib militer untuk sebagian warga penjajah Israel ultra-Ortodoks, undang-undang ini juga menurunkan usia pengecualian untuk warga lainnya, sehingga pada akhirnya membatasi jumlah anggota masyarakat yang dapat wajib militer.
Dilaporkan jika surat itu juga ditujukan untuk Kepala Staf, Herzi Halevi.
“Tidak terpikirkan bahwa undang-undang seperti itu disahkan pada saat para pejuang pemberani menyerahkan nyawa mereka di pihak lain,” lanjut mereka.
Di sisi lain, pasukan penjajah Israel telah mengumumkan berakhirnya operasi militer mereka di Jalur Gaza bagian tengah, sekitar 6 hari setelah diluncurkan.
Pada tanggal 5 Juni 2024 lalu, tentara penjajah Israel mengumumkan bahwa Divisi ke-98 telah memulai operasi di sebelah timur kamp pengungsi Bureij dan timur Deir el-Balah di pusat gubernuran Jalur Gaza.
Sementara itu, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, juga dikabarkan menyampaikan pidatonya di KTT Yordania.
Dia memulai pernyataannya dengan menyoroti kesulitan warga Palestina di Jalur Gaza.
“Mereka sangat membutuhkan bantuan medis dan makanan, yang terhambat oleh pembatasan penjajah Israel terhadap penyeberangan perbatasan dan bahwa anak-anak juga harus kembali ke sekolah,” tegasnya.
Abbas melanjutkan Dewan Keamanan PBB dan mitra internasional lainnya memiliki peran besar dalam memberikan tekanan lebih besar terhadap penjajah Israel agar membuka penyeberangan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Mahmod Abbas juga menyerukan gencatan senjata yang segera dan permanen di Jalur Gaza.
“Ini adalah saatnya untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina,” tekannya. (*/Mey)
