Terkait Transportasi, Menteri Perhubungan Meminta Menteri dan Pejabat Eselon I Menggunakan Kendaraan Listrik di IKN

Ket. Foto: Budi Karya Sumadi Meminta agar Menteri dan Pejabat Eselon I Memakai Kendaraan Listrik di IKN nantinya.
Ket. Foto: Budi Karya Sumadi Meminta agar Menteri dan Pejabat Eselon I Memakai Kendaraan Listrik di IKN nantinya. Source: (Foto/ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Nasional, gemasulawesi – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa transportasi massal berbasis listrik atau electric vehicle akan mulai beroperasi di IKN pada bulan Agustus 2024.

Dalam keterangannya kemarin, 9 Juni 2024, Menteri Perhubungan meminta agar para menteri dan pejabat eselon I untuk menggunakan kendaraan listrik di IKN.

Budi Karya Sumadi menambahkan jika untuk swasta, gojek, grab dan blue bird telah mau melakukan operasinya di IKN.

Baca Juga:
Tingkatkan Pelaksanaan Program Sertifikasi, AHY Ungkap Pihaknya Kini Memperkuat Penggunaan Sistem Digital

“Untuk taksi terbang atau drone yang akan dapat mengangkut penumpang, kami belum dapat menemukan regulasi yang sesuai,” katanya.

Dia menyebutkan regulasi tersebut mengacu pada negara-negara maju dan Amerika Serikat belum memberikan suatu izin yang formal.

Menurutnya, oleh karena itu, Kementerian Perhubungan belum akan memberikan izin untuk taksi terbang menjadi moda transportasi massal di IKN.

Baca Juga:
Menjadi Korban Perang, Khofifah Ajak Perguruan Tinggi dan Pesantren di Jawa Timur untuk Membantu Kaum Anak Palestina

Dia menekankan jika kota menggunakan drone, maka ada risikonya.

“Penggunaan drone untuk exhibition diperbolehkan, namun, untuk angkutan umum masih belum diperbolehkan,” ujarnya.

Dikutip dari Antara, dia mengungkapkan OIKN atau Otorita Ibu Kota Nusantara juga mengadakan bus-bus listrik untuk transportasi massal.

Baca Juga:
TEGAS! Terciduk CCTV Saat Buang Sampah Sembarang, Warga di Gang Omdo Depok Ini Geram dan Pajang Foto Pelaku di Banner

Dia mengatakan selain kendaraan bus listrik, ada juga kereta otonom tanpa rel atau yang dikenal sebagai ART (Autonomous-rail Rapid Transit) untuk transportasi massal.

Dia menerangkan ART adalah semacam trem, namun, yang membuatnya istimewa adalah tanpa rel dan juga listrik.

“ART ini menggunakan baterai,” paparnya.

Baca Juga:
Hadirnya Gocar dan Gojek di Kawasan IKN di Kalimantan dan Sulawesi Menuai Pro dan Kontra, Warganet Pertanyakan Komitmen Pemerintah

Dikatakan Budi, terkait dengan layanan bus listrik, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 dengan memberikan usul 3 rute trayek.

“Untuk 3 trayek itu, yakni rute Park & Ride hingga Masjid Raya, dengan jumlah kebutuhannya 13 bus medium, untuk rute Park & Ride hingga Botanical Garden dengan jumlah kebutuhan 7 bus medium, dan yang terakhir untuk rute Park & Ride 1 hingga Park & Ride 2 dengan jumlah kebutuhan sebanya 21 armada,” jelasnya.

Menteri Perhubungan memaparkan OIKN juga memiliki rencana untuk bekerja sama dengan Bluebird dalam melayani rute di IKN atau KIPP tahap 1. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Sempat Disita Polda Jawa Barat, Sepeda Motor Pegi Akhirnya Dikembalikan, Kuasa Hukum Bongkar Isi Jok Motornya yang Bikin Terkejut

Terbukti tak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina, polisi akhirnya mengembalikan sepeda motor Pegi Setiawan kepada keluarganya.

Terkait Aturan Baru Pembuatan SIM, Polisi Tegaskan Tunggakan BPJS Kesehatan Tak Akan Jadi Penghalang, Begini Aturannya

Polisi menegaskan bahwa peserta yang mempunyai tunggakan BPJS Kesehatan akan tetap bisa mengurus permohonan SIM sesuai aturan ini.

Pro Kontra Nasib Security Plaza Indonesia yang Dipecat Imbas Videonya Saat Memukul Anjing Viral di Media Sosial, Alasannya Cukup Mengejutkan

Usai videonya viral hingga berujung pemecatan, nasib security Plaza Indonesia kini jadi sorotan hingga menuai pro dan kontra.

Baru Terungkap! Pemerintah Akhirnya Akui Potongan Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera Akan Dialihkan untuk Menutupi Defisit APBN

Potong gaji pekerja 3 persen setiap bulannya. Pemerintah mengaku iuaran Tapera akan dialihkan ke Sukuk dan SBN untuk menutup defisit APBN.

Memelas kepada Hakim, Syahrul Yasin Limpo Minta Rekeningnya yang Telah Diblokir KPK Dibuka Kembali, Alasannya Bikin Geleng-Geleng Kepala

Syahrul Yasin Limpo memohon pembukaan rekeningnya yang selama ini diblokir KPK, singgung soal hutang dan tanggungan yang harus dibayarnya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;