Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H kepada ribuan Narapidana atau Napi.
Totalnya, sebanyak 1.298 orang Napi penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di wilayah Sulawesi Tengah mendapat remisi.
“Dari 1.298 Napi yang mendapatkan remisi,” ungkap Lilik Sujandi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, dikutip dari Antara, Minggu 24 Mei 2020.
Ia menjelaskan, rincian 1.298 napi yang mendapat remisi khusus perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H tahun 2020 adalah Lapas Palu sebanyak 378 orang, Lapas Luwuk 161 orang, Lapas Ampana 133 orang dan Lapas Tolitoli 153 orang.
Kamudian, Lapas Kolonodale 30 orang, Lapas Leok 78 orang, Lapas Parigi 90 orang, LP Perempuan Palu 28 orang, LPKA Palu 18 orang, Rutan Palu 131 orang, Rutan Donggala 44 orang dan Rutan Poso 54 orang.
“Tambahan RK I dan RK II sebanyak tiga orang, sehingga jumlahnya menjadi 1.298 orang yang dapat remisi,” jelasnya.
Ia mengatakan, ketiga napi itu belum bisa dibebaskan, karena masih harus menjalani pidana tambahan atau pidana subsider.
“Hingga hari ini yang bersangkutan sudah menjalani pidana subsider. Jadi, tidak bisa dibebaskan. Karena masih ada pidana subsider atau pidana tambahan,” urainya.
Jelasnya, ketiga napi yang mendapat remisi khusus dua atau RK II ini, adalah narapidana dari kasus narkoba yang menjalani pidananya di Lapas Kota Palu, Sulteng.
“Ketiga-tiganya narkoba, dua di Lapas Palu Sulteng dan satu Lapas Perempuan. Jadi kalau narkoba rata-rata ada subsidernya,” katanya.
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh Narapidana dan Anak yang diputuskan sebelumnya pengadilan.
Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
Sedangkan Anak yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Laporan: Muhammad Rafii
