Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Lakukan Evaluasi Rapat Kerja Penurunan Angka Stunting Semester I, Wabup Parimo: Peran Orang Tua Sangat Penting

<p>Ket.Foto: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong lakukan evaluasi rapat kerja untuk menurunkan angka stunting di Parimo (Foto/Prokopim Parigi Moutong)</p>
Ket.Foto: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong lakukan evaluasi rapat kerja untuk menurunkan angka stunting di Parimo (Foto/Prokopim Parigi Moutong)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Pada Rabu, 26 Juli 2023 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kembali melakukan evaluasi dalam rapat kerja anggota tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, pemerintah Parigi Moutong pun bertujuan untuk menurunkan angka prevelensi stunting yang merujuk pada peraturan nomor 12 tahun 2023.

Yang mana peraturan tersebut merupakan salah satu diantara lima pilar yakni meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah daerah pusat ke pemerintah desa yang kini menjadi dasar dari kegiatan prevelensi stunting di Parigi Moutong.

Baca:TNI AD Gagaskan Program Penggunaan Air Bersih di Parigi Moutong untuk Menekan Angka Stunting, Wakil Bupati: Program Ini Sangat Membantu

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Parimo yakni Badrun Nggai ini disampaikan dalam sambutannya, bahwa evaluasi rapat kerja ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan gizi remaja.

Dengan mengatasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja, maka hal tersebut akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia serta menurunkan angka stunting.

Sebab menurutnya, perilaku remaja masa kini berhadapan dengan masalah seksual yang akhirnya berisiko pada pernikahan usia diri.

Baca:Curug Parigi Bekasi: Menyaksikan Keajaiban Air Terjun Niagara Mini yang Memukau dan Eksotis

Tentu dalam kondisi kehamilan yang tak direncanakan ini bisa saja telah terinfeksi penyakit menular sehingga mengakibatkan kondisi tersebut berujung kematian dan melahirkan anak yang kurang gizi dan masalah kesehatan reproduksi lainnya.

Tak hanya itu, permasalahan lainnya dengan tingginya angka stunting akibat kekurangan gizi kronis ini mengakibatkan gagalnya tumbuh kembang anak.

Sehingga dengan tingginya angkat stunting ini pula turut berdampak pada tingkat kecerdasan, rentan akan penyakit, penurunan produktifitas, penghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan dalam keluarga.

Baca:Waspada, Babi Mendadak Mati di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Virus ASF Mulai Tersebar Luas

Badrun pun kembali menjelaskan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2020, dimana angka prevalensi stunting di provinsi Sulawesi Tengah sebesar 29,7% beserta Kabupaten Parigi Moutong 31,7%.

Pada tahun 2022, disampaikan olehnya bahwa pemerintah Kabupaten Parimo telah menekan angka sebesar 27,4% dan tentunya untuk mencapai target Nasional, Pemerintah Parimo akan terus berusaha hingga mencapai 14% ditahun 2024.

“Melalui hasil SSGI, diharapkan untuk mendukung penurunan angka stunting di Parimo, orang tua ikut berperan dalam hal ini. Karena orang tua memiliki peran penting, dan diharapkan pula dapat memenuhi gizi anak agar pertumbuhan sang anak dapat optimal,” jelasnya.

Baca:Bupati Parigi Moutong Himbau Semua Produk Ternak Babi Tidak di Edarkan, Guna Menghindari Penyakit ASF

Badrun pun mengingatkan untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Parimo untuk melakukan pencegahan angka stunting secara terintergrasi dengan melibatkan beberapa sektor.

Yang mana sektor tersebut berhubungan langsung ke masyarakat dan keluarga serta remaja dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku untuk pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan.

“Untuk mewujudkannya, perlu dilakukan peningkatan dari seluruh pemegang kebijakan dan mitra terkait yang ada di daerah,” ujarnya dalam rapat tersebut pada Rabu, 26 Juli 2023.

Baca:Wujudkan Pelayanan Publik yang Prima, Pemkab Parigi Moutong Gelar Audiensi SP4N LAPOR dan PPID

“Dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan tenaga kader tribina dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dalam mendukung akselerasi pencegahan angka stunting,” lanjutnya.

Dirinya pun turut berpesan untuk seluruh pemegang kebijakan dan mitra di daerah untuk tetap berkoordinasi dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kader dan UPPKS.

Sehingga dapat mewujudkan pencegahan angka stunting hingga 14% di Parimo yang sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni 11% di Sulawesi Tengah. (*/Naaf)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim           

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

TNI AD Gagaskan Program Penggunaan Air Bersih di Parigi Moutong untuk Menekan Angka Stunting, Wakil Bupati: Program Ini Sangat Membantu

Pada Selasa, 25 Juli 2023 telah diresmikan program penggunaan air bersih di Desa Gangga, Parigi Moutong dalam menekan angka stunting.

Peringatan Cuaca Ekstrem di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada 12 Juni 2023: Kewaspadaan Diperlukan

Beberapa wilayah di Sulawesi Utara akan terdampak cuaca ekstrem pada 12 Juni 2023, salah satunya adalah Kepulauan Talaud.

Peringatan Cuaca Ekstrem di Sulawesi Tengah: Dampak Terbesar Terjadi di Sigi dan Banggai pada 12 Juni 2023

Beberapa wilayah di Sulawesi Tengah akan terdampak cuaca ekstrem pada 12 Juni 2023, warga dihimbau untuk selalu waspada

Prakiraan Cuaca Sulawesi Selatan pada 12 Juni 2023: Hujan akan Menyegarkan Maros Mulai Pagi hingga Siang Hari

Beberapa wilayah di Sulawesi Selatan akan diguyur hujan pada 12 Juni 2023, tapi meski demikian tidak ada ancaman cuaca ekstrem untuk wilayah ini.

Harmoni Alam di Sinjai Sulawesi Selatan: Prakiraan Cuaca pada 11 Juni 2023, Hujan Menyapa Pagi hingga Siang Hari

Beberapa wilayah di Sulawesi Selatan akan diguyur hujan pada 11 Juni 2023, salah satunya adalah wilayah yang ada di Sinjai.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;