Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pendapatan perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulteng pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 mengalami penurunan hingga 8,5 persen.
“Penurunan itu diantaranya disebabkan adanya kebijakan pembatasan sosial yang secara tidak langsung berdampak pada aktivitas ekonomi, yang menjadi sumber pajak maupun retribusi daerah,” ungkap Wakil Bupati Parimo H Badrun Nggai saat sidang paripurna di Kantor DPRD Parimo, Senin 21 September 2020.
Ia mengatakan, bencana alam nasional non alam, Covid-19 menyebabkan terjadi perubahan secara massive terhadap kerangka ekonomi daerah. Sehingga, menyebabkan terjadi perubahan program atau kegiatan pada tahun 2020 ini.
Pemda Parimo akan melaksanakan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020.
“Secara umum perubahan APBD didasarkan pada penggunaan anggaran lebih tahun sebelumnya dengan mekanisme pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,”tuturnya.
Hal itu bertujuan demi percepatan pencapaian target-target kinerja dalam pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Target kinerjanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19, perbaikan ekonomi daerah dan jaringan pengaman sosial.
“Perubahan APBD tahun 2020 itu disusun untuk mengakomodir rencana kegiatan dan keuangan Pemda dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan yang tidak termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah,”jelasnya.
Sehingga, dengan pengakomodiran rencana pelayanan umum dan pembangunan, diharapkan hasilnya nanti dapat dirasakan warga Parimo.
Baca juga: Hidayat Lamakarate: Dewan Adat Jadi Solusi Permasalahan Warga Sulteng
Perubahan kebijakan pendapatan daerah parimo secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut, diantaranya pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami kenaikan 0,39 persen.
“Pos pajak daerah APBD Parimo diasumsikan turun 6,4 persen. Turunnya anggaran pada pos pajak daerah disebabkan pajak hotel dan pajak restoran juga diperkirakan turun,” terangnya.
Penurunan pos pajak daerah sehubungan dengan adanya penundaan sementara proses penagihan pajak.
PPJ diperkirakan turun sehubungan dengan adanya subsidi 100 persen daya 450 KWH dan subsidi 50 persen untuk daya 900 KWH, dan perubahan target pajak hiburan terkait adanya pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan adanya keramaian dan kerumunan.
“Pos retribusi daerah APBD Parimo diasumsikan naik 38,33 persen, karena adanya kenaikan pada pos retribusi kesehatan,”jelasnya.
Selanjutnya, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan. Pos hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1,1 persen.
Pos dana perimbangan APBD Parimo diasumsikan mengalami penurunan 10,56 persen, karena adanya penyusuaian pada komponen alokasi umum, dana alokasi khusus serta penyusuaian bagi hasil dari pungutan hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak yaitu bagi hasil dari pungutan.
Kebijakan umum perubahan APBD Parimo 2020, belanja daerah mengalami penurun sebesar 4,31 persen.
“Itu disebabkan karena kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap daerah untuk melakukan realokasi dan refocussing belanja daerah,” tutupnya.
Baca juga: Diduga Solar Tersuplai ke Tambang Emas Ilegal Parimo
Laporan: Fajrin Lamako
