Berita kota palu, gemasulawesi– Guna membuat Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA), DPRD Kota Palu konsultasi ke DP3AP2KB Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah.
“Ranperda P3HA ini sangat penting karena akan menjadi pegangan atau payung hukum bagi Pemerintah Kota Palu dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ungkap Anggota Pansus Rusman Ramli dari Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Selasa 13 Oktober 2020.
Ia mengatakan, hal itu sekaligus menjadi gambaran atau cerminan tugas dan tanggung jawab bagi semua dinas terkait baik itu kesehatan, pendidikan, sosial, agama dan OPD lainnya termasuk Kelurahan.
Ranperda P3HA nantinya lanjut dia, merupakan regulasi untuk Kota Layak Anak (KLA) sekaligus bentuk komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Baca juga: Bahas Ranperda, DPRD Parigi Moutong Bentuk Pansus
“Saya berharap, dengan Ranperda ini nantinya akan mengikat semua instansi terkait,” tuturnya.
Contohnya, Dinas Kesehatan tentang bagaimana menghadirkan pelayanan yang ramah anak di Rumah Sakit atau Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tentang bagaimana setiap anak yang lahir mendapatkan Akta Kelahiran.
Termasuk, menghadirkan anak-anak dalam setiap Musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga masukannya juga dapat diakomodir.
“Kami datang berkonsultasi sekaligus meminta saran dan masukan serta pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P3HA yang sementara tertunda proses pembahasannya. Karena harus menunggu surat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Baca juga: DPRD Parimo Sepakat Lanjutkan Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019
Harapan kedepannya, Kota Palu juga dapat diapresiasi sebagai Kota Layak Anak. Sebagaimana Kabupaten Parimo yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Parigi Moutong Yusnaeni mengatakan, untuk menuju kabupaten layak anak, Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas P3AP2KB melakukan upaya percepatan pencanangan kabupaten layak anak mengacu pada ketentuan.
Ketentuan itu diantaranya, pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.
“Untuk tingkat Kabupaten Parigi Moutong, satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan penghargaan layak anak tingkat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,” ujarnya.
Kemudian, Forum Anak Randa Kabilasa Parigi Moutong Najwa Aluweni mengungkapkan, Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor merupakan wadah-wadah partisipasi anak untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat serta harapan anak di masyarakat termasuk dalam proses pembangunan.
Baca juga: DPRD Parigi Moutong Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019
Berbagai kegiatan kreatif kata dia, telah dilakukan untuk mengkampanyekan hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.
“Namun, seringkali anak dan forum anak masih kurang mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya di level kebijakan,” tutupnya.
Baca juga: Polres Palu Bekali Personel Pengamanan KPU dengan APD Covid-19
Laporan: Rafiq
