Asesmen Kompetensi Minimum Siswa Tidak Perlu Bimbel

<p>Tangkapan Layar Halaman Facebook DPR-RI.</p>
Tangkapan Layar Halaman Facebook DPR-RI.

Berita Nasional, gemasulawesi- Dalam penerapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk siswa kedepannya Bimbingan belajar atau Bimbel tidak perlu dilakukan oleh orang tua siswa.

Menurut Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Senin 16 November 2020 dalam rapat kerja bersama komisi X DPR RI mengatakan, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM tidak ada pada bimbel manapun.

Baca juga: 32 Orang Ikuti Assement Jabatan Eselon II Parigi Moutong

“Saya harap kepada teman teman media untuk menyampaikan ini, tidak ada keperluan apapun untuk melakukan persiapan murid murid dalam menghadapi AKM. Tidak ada konsekwensi apapun bagi siswa maupun guru dalam Asesmen Nasional (AN) ini,” tegasnya.

Intinya kata Nadiem, tidak ada gunanya keluarkan uang untuk Bimbel karena pertimbangan tidak ada konsekwensinya bagi murid karena menjadi evaluasi sekolah dan AKM tidak bisa dibimbelkan.

Baca juga: Satu Warga Sipayo Terkonfirmasi Positif Corona

“Inilah adalah kompetensi kemampuan bernalarnya murid, tidak ada pada bimbel manapun,” ujarnya sambal tertawa kecil.

Ia mengatakan, pihaknya ingin melakukan pemotretan situasi yang ada. Tidak bisa hanya dengan melakukan bimbel secara cepat meningkat.

Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan, pada Kemendikbud Totok Suprayitno, menjelaskan tentang persiapan AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

Baca juga: Murid SMK Muhammadiyah Parimo Ikuti UNBK

“Ketika kegiatan yang kelihatannya terpisah tersebut, sebenarnya adalah kegiatan terpadu kami sebut Asesmen Nasional (AN). Dirancang untuk memantau dan meregulasi sistem Pendidikan dasar dan menengah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, sebagaimana yang diamanatkan pada UU Sisdiknas khususnya pasal 57 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Dimana pemerintah dan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.

Baca juga: Masih Dibawah Standar Kebutuhan Hidup Layak, Upah Minimum Sulawesi Barat Disorot

“Asesmen Nasional atau AN ini tidak mengukur prestasi siswa, terkaitprestasi siswa itu diukur oleh pendidik dan satuan Pendidikan,” terangnya.

Lanjut Totok Suprayitno, ada beberapa elemen kebijakan Asesmen Nasional atau AN yang perlu untuk diketahui.

Pertama kata dia, AN hanya diikuti sebagian siswa atau hanya mengambil sampel yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8 dan 11 dari setiap sekolah dan madrasah.

AN 2021 kata dia, digunakan sebagai baseline, tanpa konsekwensi pada guru, sekolah dan pemerintah daerah.

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Naik 8,51 Persen

Laporan: Naufal

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menyebut separuh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD masih ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Perbaiki Jembatan Rusak, BNPB Setujui Anggaran 4 Miliar Rupiah

Guna memperbaiki jembatan rusak Parigi Moutong Sulawesi Tengah, BNPB setujui bantu anggaran senilai 4 Miliar Rupiah.

Normalisasi Sungai Purwosari Masuk Daftar Pencegahan Bencana 2021

BPBD Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menyebut normalisasi Sungai Torue masuk daftar pencegahan bencana tahun 2021.

Nihil Hasil, Tim Hentikan Operasi SAR Korban Speed Boat Karam

Tim SAR gabungan hentikan pencarian korban speed boat karam yang membawa rombongan tim kampanye salah satu Cawabup Pilkada Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Bantu Petani, DTPHP Usulkan Alat Perontok Cengkeh

Guna membantu petani, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kepada kementrian Pertanian.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;