[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MBkt-IAocCo[/embedyt]
Berita parigi moutong, gemasulawesi– Akibat melihat banyaknya korban jiwa, Ketua DPRD meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dalang tambang ilegal Buranga Ampibabo, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“APH mesti menguak permasalahan ini,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani, usai rapat bersama Forkopimda terkait kejadian tambang ilegal Buranga, Kamis 25 Februari 2021.
Menurutnya, pemodal dibalik tambang ilegal Buranga Ampibabo, harus dibongkar APH. Pasalnya, mereka harus bertanggung jawab atas kejadian yang sudah menghilangkan nyawa warga.
Ia juga meminta APH dan Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah agar menutup seluruh pertambangan tanpa izin seperti tambang ilegal Buranga Ampibabo.
Baca juga: Tambang Ilegal Buranga Longsor, Diduga Puluhan Orang Tertimbun
“Kami sudah mengeluarkan dua rekomendasi terkait penutupan seluruh pertambangan tanpa izin ini sejak Desember 2019,” jelasnya.
Ia mengatakan, tambang tanpa izin itu berbahaya. Ini berkaca dari insiden di lokasi tambang ilegal Buranga, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Kejadian serupa bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Seperti halnya tambang ilegal Buranga Ampibabo, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Jika tambang tanpa izin sudah ditutup. Tinggal mengikuti prosedur Izin pertambangan rakyat (IPR),” sebutnya.
Jadi, bagi desa yang memiliki potensi emas di wilayahnya bisa mengajukan IPR melalui Bumdes ataupun perorangan. Karena hal itu dibenarkan dalam undang-undang.
Sehingga, pengawasan aktivitas penambangan menjadi jelas untuk kepentingan publik. Olehnya, DPRD meminta agar Pemda segera menutup seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin.
Sebelumnya, Sayutin juga mengatakan terkait pertambangan ada dua sisi yang bersinggungan. Pertama adalah terkait kebutuhan ekonomi rakyat. Dan kedua, adanya aturan yang dilanggar. Dan mesti dicarikan solusinya secara bersama.
“Petambangan juga memiliki manfaat buat masyarakat, tapi di sisi lain karena ilegal akan berdampak buruk,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD usul penertiban tambang karena perlu adanya kajian. Baik sisi analisis dampak lingkungan serta aspek lainnya, agar tidak terjadi kerusakan alam.
Selain DPRD usul penertiban tambang, juga mendorong RTRW. Karena didalamnya ada aturan main terkait IUP. Bahkan, Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bisa mengawal proses IUP. Tapi bukan untuk pengelolaan seperti tambang ilegal Buranga Ampibabo.
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong H Badrun Nggai mengakui sudah melaporkan ke Gubernur Sulawesi Tengah terkait masalah ini. Dan akan membicarakannya dengan Forkopimda.
Baca juga: Jenazah Korban Tambang Buranga Bertambah, Total Enam Ditemukan
Laporan: Aldi
