Berita parigi moutong, gemasulawesi– Miliki banyak manfaat, Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, prioritaskan program digitalisasi.
“Program digitalisasi ini disebut Parimo Go,” ungkap Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes, usai pelaksanaan Musrenbang kabupaten, di kantor Bappelitbangda, Rabu 31 Maret 2021.
Ia mengatakan, dengan digitalisasi program di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bermanfaat mengurangi biaya serta mempermudah warga.
Digitalisasi dapat menyentuh berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Semuanya akan diarahkan ke sistem itu.
Baca juga: Minyak Kelapa Kampung Premium, Industri Parimo ‘Go Nusantara’
“Contohnya, pasien rujukan dari rumah sakit di Moutong sudah dapat diketahui dengan cepat dalam sistem digital,” tuturnya.
Untuk melaksanakannya, program ini sudah mesti masuk dalam sistem perencanaan yang baru dari kemendagri.
Sementara tahun anggaran 2022, Parigi Moutong menggunakan SIPD secara utuh. Jadi, kerjasama dari pemerintah kecamatan serta perangkat daerah sangat diharapkan.
“Jika pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terlambat mengimput perencanaannya, maka akan tertinggal. Sebab dengan sistem baru ini, tidak dimungkinkan adanya pengulangan,” jelasnya.
Apabila ketinggalan kata dia, maka pemerintah kecamatan ataupun perangkat daerah kemungkinan hanya akan menerima gaji saja.
Sama halnya dengan pokok-pokok pikiran dari DPRD, sebelum Musrenbang sudah harus memasukkan data.
“Ketentuan itu sudah merupakan bagian dari sistem baru yang digunakan. Dan mesti tepat waktu,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim menyebut penggunaan sistem informasi sudah berganti dengan sistem dari kemendagri. Sehingga, akan terpantau perencanaan pembangunan di Parigi Moutong.
Tahun ini, ada tantangan dihadapi menyusun perencanaan pembangunan. Disamping sistemnya baru, beberapa perangkat daerah belum terlalu memahaminya.
Baca juga: Susun RAPBD 2021, DPRD-Pemkot Palu Sepakati KUA PPAS
“Kami masih mengajak beberapa perangkat daerah untuk lebih mengenal sistem informasi yang baru ini,” sebutnya.
Karena tahapan setelah RKPD yaitu KUA dan penyusunan RAPBD itu tidak seperti tahun sebelumnya.
Dengan sistem informasi dan digitalisasi ini, setiap pemerintahan desa dan kecamatan bisa menginput perencanaan pembangunannya sendiri.
Baca juga: Digitalisasi, Cara UMKM Bertahan di Masa Pandemi
Laporan: Muhammad Rafii
