Sambangi DPRD Parimo, KPK Diskusi Pencegahan Korupsi

<p>Foto: Deputi Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Rusfian, saat berkunjung ke DPRD Parimo.</p>
Foto: Deputi Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Rusfian, saat berkunjung ke DPRD Parimo.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diskusi pencegahan korupsi bersama Anggota legislatif DPRD Parimo, Sulawesi Tengah.

“Kami ingin mengingatkan kembali, tentang praktek-praktek korupsi. Sementara tugasnya, memberikan tips-tips untuk pencegahan,” ungkap Deputi Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Rusfian, di gedung DPRD Parimo, Rabu 19 Mei 2021.

Ia mengatakan, KPK sering lakukan koordinasi terkait pencegahan ke Pemerintah daerah. Sebagai komitmen merawat upaya pemberantasan korupsi.

Kali ini, KPK mengunjungi DPRD Parimo. Karena pemberantasan korupsi juga butuh dukungan wakil rakyat.

Baca juga: Staf Disdukcapil Abaikan Tes Lanjutan, Tim Swab Ingatkan Tugas Pelayanan

“Untuk upaya pemberantasan korupsi, jadi kita sentuh eksekutif dan legislatif,” sebutnya.

Ia melanjutkan, ada beberapa program area intervensi yang dilakukan KPK terhadap Pemda.

Baca juga: Update Covid 19 Sulteng Terkini, 70 Pasien Sembuh

Khusus untuk perencanaan dan penganggaran APBD, prosesnya harus dilakukan sesuai dengan aturan.

“Poinnya, harus bebas dari penguapan, pemerasan dan gratifikasi,” tuturnya.

Baca juga: Selain Bupati Banggai Laut, KPK OTT Rekanan Swasta

Saat rapat dengan DPRD Parimo tadi, ia mengapresiasi konsen DPRD terkait pendapatan.

Hal terpenting kata dia, pendapatan daerah itu harus optimal. Sehingga dapat meminimalisir peluang korupsi.

Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Bansos Covid 19 Kemensos

Baca juga: Rumah Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Parimo Ludes Terbakar

“Termasuk itu tadi, kewaspadaan tentang penerimaan gratifikasi. Tadi juga ada diskusi yang sangat bagus,” ucapnya.

Menurutnya, latar belakang KPK berkunjung ke Parimo adalah untuk merawat komitmen.

Baca juga: Polisi Grebek Rumah dan Tempat Penjualan Miras di Banggai

Baca juga: Satu Warga Tomini, Parigi Moutong, Meninggal Dunia Akibat Covid 19

Sebab sesuatu yang mahal bagi seorang anggota DPRD dan kepala daerah adalah komitmennya.

Saat kunjungan KPK RI di gedung DPRD Parimo, seluruh unsur pimpinan DPRD dan anggota nampak hadir mengikuti.

Baca juga: OTT Bupati Banggai Laut, KPK Turut Amankan 16 Orang

Baca juga: Polres Parimo: Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Rujab

Laporan: Rifaldi Kalbadjang

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Bekuk Pelaku Curanmor di Jalan Anoa, Kota Palu

Tim Opsnal Sat Reskrim Polsek Palu Selatan bekuk satu orang terduga pelaku Curanmor di jalan Anoa, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Larangan Mudik Sulteng: 714 Kendaraan Putar Balik

Petugas gabungan Operasi Ketupat Tinombala Sulteng, sebanyak 714 kendaraan putar balik saat penerapan larangan mudik pemerintah.

Staf Disdukcapil Abaikan Tes Lanjutan, Tim Swab Ingatkan Tugas Pelayanan

Tiga staf Dinas Kependukukan dan Catatan (Disdukcapil) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pasien positif covid 19 abaikan tes Swab PCR kedua.

Polres Parimo: Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Rujab

Tim Inafis menyebut penyebab kebakaran Rujab Ketua dan Waket DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diakibatkan korsleting aliran listrik.

Satu Warga Tomini Meninggal Dunia Akibat Covid 19

Satu warga Kecamatan Tomini, Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, meninggal dunia akibat Covid 19, di RSUD Anuntaloko Parigi.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;