Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Informasi terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, 16 orang turut diamankan saat OTT Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.
“OTT KPK dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemda Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020,” ungkap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango saat press conference di Gedung KPK, Jumat 4 Desember 2020.
Ia mengatakan, dari kegiatan OTT KPK telah mengamankan 16 orang itu Kamis 3 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di beberapa tempat. Yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca juga: Berita Terbaru Sulawesi Tengah, Selain Bupati Banggai Laut, KPK OTT Rekanan Swasta
Rincian 16 orang terjaring OTT KPK sebagai berikut, WB sebagai Bupati Banggai Laut, WT sebagai ajudan Bupati Banggai Laut, RSG orang kepercayaan Bupati juga sebagai Komisaris Utama PT ABG, HPO sebagai direktur PT RWI, HTO sebagai komisaris PT BBP.
Selanjutnya, keenam DK sebagai direktur PT AKM, MAR sebagai Dirut PT BB sekaligus direktur PT RAP, AHO direktur PT APD, HWG pihak swasta, BM sebagai Kepala Dinas PU Banggai Laut, RHP Kabid Cipta Karya Dinas PU Banggai Laut, WK adalah istri HTO.
“Selain itu, juga turut ditangkap RMN sebagai Calon wakil bupati Banggai Laut, HRS dan TUK serta KA adalah pihak swasta,” terangnya.
Baca juga: Bermula Dari OTT SGD 96700, KPK Tetapkan Direktur PT INTI Sebagai Tersangka
Dalam upaya penindakan korupsi kata dia, KPK komitmen lebih mengedepankan Langkah tegas dan profesional, terlebih saat menghadapi Pilkada serentak di 270 daerah.
KPK berpedoman Pilkada tetap berjalan, namun penegakan hukum tidak terganggu dengan adanya penyelenggaraan Pemilu.
Sebelumnya diberitakan, selain Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Wenny Bukamo, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menangkap rekanan swasta.
Baca juga: Rumah Sakit Raja Tombolotutu Parimo Punya Direktur Baru
“Benar telah terjadi giat penangkapan terhadap penyelenggara negara yang diduga bupati dan juga beberapa pihak. Ada dari penyelenggara negara dan pihak swasta,” ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Namun, KPK saat ini belum bisa menyampaikan lebih detil terkait kasus apa dan juga berapa jumlah uang yang diamankan dalam OTT itu.
“Tentang jumlah, dalam hal apa, duitnya berapa kami masih melakukan pemeriksaan sehingga tidak bisa lebih detil dalam tempo sekarang. Nanti kami akan ‘update’ karena teman-teman masih melakukan pemeriksaan di sana,” jelasnya.
Ia hanya memastikan, ada penyelenggara negara dan pihak swasta yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Baca juga: Bupati Lampung Utara Terjaring OTT KPK
Laporan: Muhammad Rafii
