KPK Cek Kesiapan Parimo Tangani Pajak Walet

<p>Foto: KPK rapat Cek Kesiapan Parimo Tangani Pajak Walet.</p>
Foto: KPK rapat Cek Kesiapan Parimo Tangani Pajak Walet.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK cek langsung kesiapan Pemda Parimo, Sulawesi Tengah, untuk menjadi pilot project penanganan pajak walet.

Pilot project pengananan pajak walet ditunjuk langsung Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah, Masdin, di ruang kerjanya, Rabu 19 Mei 2021.

Wajar menjadi pilot project jika melihat dari sisi pendataan di seluruh Indonesia, Kabupaten Parimo paling akuratnya datanya.

Baca juga: Bapenda Parimo Jajaki Kerjasama Ekspor Sarang Burung Walet

Baca juga: Rumah Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Parimo Ludes Terbakar

Hingga tahun 2020, jumlah petani walet di Parimo berjumlah 1009 orang. Dari jumlah itu, rata-rata masih baru menggeluti usaha burung walet.

“Jumlah petani sering membayar pajak sarang burung walet, saat ini berjumlah 45 orang,” sebutnya.

Baca juga: Produksi 47 Ton, Sulawesi Tengah Potensi Bisnis Sarang Burung Walet

Baca juga: Tim INAFIS Olah TKP Rujab Wakil Rakyat Parigi Moutong

Pemda melibatkan Asosiasi Petani Walet Katulistiwa Indonesia dalam rangka fasilitasi pemasaran.

Ia berharap, pelibatan asosiasi hingga ke tahap penjualan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Parimo, melalui pembayaran pajak.

Baca juga: Ini Kritik Terkait Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Pemda Parimo

Baca juga: Polres Parimo: Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Rujab

“Saya harap para petani tidak lupa membayar pajak dengan usahanya itu,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Walet Indonesia, Riswan Baco Ismail mengatakan, sangat mengapresiasi kedatangan KPK cek langsung pilot project penanganan pajak walet di Parimo.

Baca juga: Masuk Babak Final IBC, Lintang Project Banggakan Warga Parimo

Baca juga: Staf Disdukcapil Abaikan Tes Lanjutan, Tim Swab Ingatkan Tugas Pelayanan

“Kami bahkan mengajak mereka untuk melakukan investasi walet di Kabupaten Parimo,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya kedepan akan membentuk koperasi bagi petani walet di Kabupaten Parimo.

Baca juga: FKS Tawarkan Dua Sistem Pemasaran Sarang Burung Walet Parigi Moutong

Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Curanmor di Jalan Anoa, Kota Palu

Laporan: Roy Lasakka

...

Artikel Terkait

wave

Sambangi DPRD Parimo, KPK Diskusi Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diskusi pencegahan korupsi bersama Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah.

Polisi Bekuk Pelaku Curanmor di Jalan Anoa, Kota Palu

Tim Opsnal Sat Reskrim Polsek Palu Selatan bekuk satu orang terduga pelaku Curanmor di jalan Anoa, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Larangan Mudik Sulteng: 714 Kendaraan Putar Balik

Petugas gabungan Operasi Ketupat Tinombala Sulteng, sebanyak 714 kendaraan putar balik saat penerapan larangan mudik pemerintah.

Staf Disdukcapil Abaikan Tes Lanjutan, Tim Swab Ingatkan Tugas Pelayanan

Tiga staf Dinas Kependukukan dan Catatan (Disdukcapil) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pasien positif covid 19 abaikan tes Swab PCR kedua.

Polres Parimo: Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Rujab

Tim Inafis menyebut penyebab kebakaran Rujab Ketua dan Waket DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diakibatkan korsleting aliran listrik.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;