Berita parigi moutong, gemasulawesi– Sekda Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, meminta Pemerintah desa (Pemdes) verifikasi kelayakan data DTKS khususnya penerima Bansos pangan.
“Verifikasi dengan baik, apakah penerima Bansos itu masih hidup atau sudah meninggal. Dan apakah masih tinggal di desa itu atau tidak,” ungkap Sekda Parimo, Zulfinasran, pembukaan kegiatan Rapat koordinasi (Rakor) bantuan sosial pangan Parigi Moutong 2021, di salah satu cafe di Parimo, Senin 24 Mei 2021.
Melalui verifikasi kelayakan data DTKS kata dia, akan diketahui nama penerima BPMJ, BLT atau PKH.
Ia berharap, semua sekretaris dan camat dapat mengkoordinir proses verifikasi kelayakan data DTKS dan validasinya. Dan semua data sudah diberikan kepada tim pendata yang sudah ditunjuk.
“Semoga, data yang masuk sudah terverifikasi dan divalidasi Pemdes serta pemerintah kecamatan,” harapnya.
Baca juga: Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Parimo, H Moh Ishak menyebut, ada empat maksud dan tujuan Rakor verifikasi kelayakan data DTKS itu.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Kedua memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
Ketiga meningkatkan ketepatan sasaran waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi. Keempat memberikan pilihan dan kendali pada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
“Pada kegiatan ini, upaya sinkronisasi dinas dan pihak terkait tentang mekanisme program penyaluran bantuan sosial pangan non tunai di Parimo,” tuturnya.
Sebelumnya, DPRD Parimo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Guna melakukan evalusi terkait proses verifikasi dan validasi data warga prasejahtera penerima bantuan sosial.
Baca juga: Rapat Evaluasi DTKS, Hasilkan Tujuh Poin Penting
Tiga OPD diundang dalam RDP. Yakni, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinsos. Ketiganya dianggap berkaitan erat dengan proses verifikasi dan validasi data.
Evaluasi verifikasi dan validasi data warga prasejahtera penerima bantuan sosial, untuk mensukseskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Parimo.
Rencananya, ketiga OPD itu akan melakukan verifikasi kelayakan data DTKS dan validasi dalam dua bulan. Dan ditargetkan berakhir pada Mei mendatang.
Kemudian akan dikawal hingga ketingkat pusat. Sehingga, tidak ada lagi penyaluran atau pengambilan data 2015 yang digunakan.
Baca juga: Parimo Bentuk Tim Teknis Verifikasi Tambahan Bantuan Rumah Rusak
Laporan: Muhammad Rafii
