Parigi Moutong Petakan Potensi Daerah Melalui Sistem Informasi

<p>Foto: Kabid Ekonomi Bappelitbangda Parigi Moutong, Nur Novianti Banda. </p>
Foto: Kabid Ekonomi Bappelitbangda Parigi Moutong, Nur Novianti Banda.

Berita parigi moutong, gemasulawesi- Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, petakan potensi daerah dengan memanfaatkan sistem informasi pembangunan berbasis website.

“Optimalkan program itu, kami melaksanakan pelatihan sistem informasi pembangunan daerah, bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor,” ungkap Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, Kamis 27 Mei 2021.

Ia mengatakan, program ini adalah lanjutan dari tahun sebelumnya. Bahkan, software dari sistem itu sudah disusun.

Dengan adanya pemetaan potensi daerah, akan memudahkan melakukan perencanaan. Itu dalam rangka meningkatkan ekonomi di Parigi Moutong.

Sementara itu, Kabid Ekonomi Bappelitbangda Parigi Moutong, Nur Noviyanti Banda mengatakan, pihaknya disarankan membuat software yang memuat seluruh data perencanaan.

Baca juga: Polisi Tangkap Warga Pembawa Ratusan Liter Miras Oplosan di Sigi

“Siapapun dapat melihat data atau potensi di Parigi Moutong. Jadi, keinginan kami seperti itu,” sebutnya.

Awalnya, aplikasi itu dibuat spesifik. Hanya memuat data kerawanan pangan dan kesehatan.

Baca juga: Positif Corona Sulawesi Tengah Menjadi 19 Orang

Tahun 2021, aplikasi itu dikembangkan lebih lanjut dengan memuat seluruh potensi Parigi Moutong.

Kedepannya, aplikasi itu akan dikembangkan untuk monitoring dan evalusinya.

Baca juga: Aplikasi Baru Hambat Pencairan Dana Bos 2021 Parigi Moutong

“Jadi, kami akan melihat lagi hasil evaluasi pembangunan di Parigi Moutong,” tuturnya.

Pihaknya membutuhkan operator penginput data untuk mengoptimalkan aplikasi itu. Dan berbagai urusan berkaitan dengan perangkat daerah masing-masing.

Baca juga: Daerah Rawan Narkoba di Sulteng, Parimo Diantaranya

Baca juga: Kasus AIDS di Parigi Moutong Meningkat, Ampibabo Terbanyak

Diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Baca juga: Ini Peta Potensi Tanah Longsor Sulawesi Tengah

Baca juga: Warga Palasa Lambori Tanyakan Penanganan Aduan BLT 2020

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Layanan Adminduk Disdukcapil Parigi Moutong Kembali Buka

Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali membuka layanan Adminduk. Usai penutupan karena beberapa staf terkonfirmasi covid 19.

Pemda Parigi Moutong Lelang Puluhan Unit Kendaraan Dinas

Pemda Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, lelang puluhan unit kendaraan dinas dari lima perangkat daerah, melalui KPKNL Kota Palu.

BPBD Parimo Usul Bantuan Ribuan Rumah Terdampak Bencana

BPBD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, usul bantuan ribuan rumah terdampak bencana pasca tsunami 2018 ke pemerintah pusat.

Polisi Tangkap Warga Pembawa Ratusan Liter Miras Oplosan di Sigi

Aparat kepolisian tangkap dua warga pembawa Miras oplosan di Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, ditangkap di Jalan Poros Palu-Palolo, Sidera.

Warga Palasa Lambori Tanyakan Penanganan Aduan BLT 2020

Puluhan warga Palasa tanyakan penanganan aduan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2020 tahap tiga, di Desa Palasa Lambori, Parigi Moutong

Berita Terkini

wave

Disdikbud Parigi Moutong Gelar Workshop ASN, Fokus Penyusunan Angka Kredit, E-Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai

Workshop Disdikbud Parigi Moutong mengedukasi ASN dan guru tentang penyusunan angka kredit, penilaian E-Kinerja, dan penerapan disiplin.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;