DPRD: Dishub Mesti Tingkatkan Sektor Penghasil PAD

<p>Foto: Sutoyo, Waket Komisi II DPRD Parimo.</p>
Foto: Sutoyo, Waket Komisi II DPRD Parimo.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebut Dinas Perhubungan (Dishub) mesti meningkatkan target sektor penghasil PAD atau Pendapatan Asli Daerah.

“Target PAD Dishub, sekitar Rp 270 Juta yang diambil dari beberapa sektor. Tahun ini mengalami penurunan karena, alasan OPD nya pengaruh covid 19,” ungkap Waket Komisi III, DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, usai RDP, Rabu 9 Juni 2021.

Sektor penghasil PAD di Dishub Parigi Moutong itu yakni, terminal, parkir dan KIR, yang harus dimaksimalkan untuk memberikan kontribusi yang tinggi bagi daerah.

Contoh sektor penghasil PAD yang digenjot adalah parkir tepi jalan di Toboli. Jika dimaksimalkan akan mencapai PAD melebihi target Rp 270 juta.

“Dishub sendiri menyampaiakan untuk mengoptimalkan parkir di sejumlah warung di Desa Toboli. Dengan retribusi parkir sebesar Rp 5 ribu per motor, akan menghasilkan PAD puluhan juta pertahun,” tuturnya.

Ia mengatakan, data sektor penghasil PAD pada pelayanan parkir tepi jalan targetnya Rp 80 juta. Kalau satu objek di Desa Toboli itu saja dioptimalkan, akan menghasilkan PAD.

Kemudian, pengoptimalan sektor KIR masih terkendala. Sebab Dishub masih akan melakukan studi banding. Pasalnya saat ini telah berbasis aplikasi.

Baca juga: Pembayaran Gaji ASN di Tolitoli Molor Dua Bulan, Ini Alasan Pemda

Selanjutnya, terkait dengan pemungutan retribusi pos terpadu, hanya memberikan secara suka rela, karena tidak diatur dengan alas hukum. Bahkan, ada juga petugas yang tidak memungut retribusi itu.

“Seharusnya kalau ada terget, berarti ada perintah, padahal suka rela. Kalau saya sebenarnya harus cari tahu dulu, apa targetnya itu. Kalau kemarin ada targetnya setiap bulan berapa nominal. Mau dibuat alas hukumnya, tapi undang-undang mengatur itu suka rela,” tuturnya.

Baca juga: Positif Covid 19 Tinggi, Jadi Alasan Pemkot Palu Wajibkan Rapid Tes

Pihaknya meminta, pemerintah untuk tidak lagi menargetkan PAD pada retribusi suka rela, karena tidak memiliki alasan secara logis.

Ia menambahkan, sebaiknya Pemda lebih meningkatkan sektor penghasil PAD berpotensi lainnya untuk memberikan kontribusi bagi daerah.

Baca juga: Positif Covid 19 Tinggi, Jadi Alasan Pemkot Palu Wajibkan Rapid Tes

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Wakil Rakyat Pertanyakan Usulan KTR di Parigi Moutong

DPRD pertanyakan 10 usulan Kawasan Tambang Rakyat atau KTR tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Alat Uji KIR di Parigi Moutong Belum Terkalibrasi

Alat uji kendaraan atau KIR di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, belum terkalibrasi, Pembuatan uji KIR terhambat.

Ribuan Jamaah Calon Haji Sulawesi Tengah Batal Berangkat

Sebanyak 1955 jamaah calon haji di Provinsi Sulawesi Tengah batal berangkat dan harus menunggu hingga tahun 2022 dan menjadi prioritas.

DKP dan Untad Gali Potensi Sidat di Parigi Moutong

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, gandeng Universitas Tadulako (Untad) gali potensi Sidat.

BPBD Parigi Moutong Buat Aplikasi Sibimo

BPBD Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, membuat aplikasi Sibimo atau Sistem Informasi Kebencanaan Daerah Parigi Moutong.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;