Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, siapkan skema Bansos masyarakat prasejahtera pengganti kontrak dengan BPJS.
“BPJS tidak meyakini keakuratan data warga dari kami,” ungkap Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran, via sambungan telepon, Sabtu 19 Juni 2021.
Makanya, skema Bansos masyarakat prasejahtera untuk menalangi masyarakat tidak terakomodir pembiayaan jaminan pelayanan kesehatannya, melalui APBN.
Selain sudah miliki Bansos masyarakat prasejahtera, Pemda tidak ingin melakukan kontrak kerjasama dengan BPJS. Ditambah mereka tidak meyakini keakuratan data kependudukan sebanyak 90 ribu jiwa lebih untuk dibiayai itu.
“Untuk apa kita harus melakukan kontrak kerjasama, sementara data tidak bisa diyakini BPJS. Begitu saya sampaikan kepada Kepala BPJS,” tegasnya.
Baca juga: Banyak Temuan BPK, BPKAD Parigi Moutong Minta Laporan Keuanga
Dengan skema Bansos masyarakat prasejahtera, data beberapa ribu jiwa menjadi beban Pemda. Selama sekitar tujuh bulan kemarin hanya menghabiskan anggaran senilai Rp 3 Miliar lebih.
Artinya, beban anggaran menggunakan skema Bansos masyarakat prasejahtera jauh lebih rendah, dibandingkan diintegrasikan ke BPJS.
“Cuman karena BPJS ini program nasional bersifat gotong royong. Jadi harus didukung juga. Tetapi memang harus benar-benar dengan keakuratan data,” ucapnya.
Berkaitan dengan akurasi data itu, telah dilakukan pengecekan ke Bappelitbangda terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Saat itu, sudah pada tahapan finalisasi dan progresnya telah mencapai 70 persen.
“Hanya saja ada kendala, karena tambahan kegiatan pendataan lain juga dibebakan ke pemerintah desa,” tuturnya.
Kemudian, berdasarkan validasi ditingkat kabupaten, terdapat ketidaksesuaian data dengan laporan pemerintah desa.
Sehingga, harus dikembalikan lagi untuk dilakukan varifikasi kembali. Pengelola data di Dinas Sosial terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia meminta, pemerintah desa harus benar-benar memberikan data yang akurat, baik. Selain itu, bagi warga layak dan berhak menerima jaminan layanan kesehatan, namun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), harus tetap didata.
Terkait warga tidak memiliki NIK, namun terlewatkan saat proses pendataan, besar kemungkinan karena informasi tidak seluruhnya diterima pemerintah desa.
Dia berhadap, pengertian dari seluruh pihak, sebab pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaian persoalan jaminan pelayanan kesehatan.
“Saya meminta OPD terkait, harus fokus dalam pengelolaan data dengan dukungan peran pemerintah desa,” tutupnya.
Baca juga: DPRD Parimo RDP Terkait Validasi Data Warga Prasejahtera
Laporan: Novita Ramadhani
