Gubernur Sulawesi Tengah: Validasi Data Penerima Bantuan Stimulan

<p>Foto: Warga Donggala unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Warga Donggala unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Gubernur Sulawesi Tengah meminta verifikasi dan validasi data penerima bantuan stimulan.

Gubernur Rusdy Mastura langsung melayangkan surat kepada Walikota Palu dan Padagimo.

Ia meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan stimulan, melalui lembaga masyarakat, pemerintah desa dan kabupaten. Demikian juga kepada Bupati Donggala dan Walikota Palu.

“Kami meminta data realisasi dana stimulan itu untuk memastikan apakah seluruh warga terdapat telah menerima bantuan tersebut atau tidak,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, saat menerima keluhan warga Donggala di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 21 Juni 2021.

Baca juga: Pemkot Palu Kunjungi BNPB Pusat Bahas Penyaluran Dana Stimulan

Ia mengatakan, itu berkaitan dana stimulan bantuan telah tersalurkan melalui Pemerintah Kota Palu.

Jika nantinya ditemukan ada warga terdampak bencana tidak mendapatkan bantuan, pihaknya akan langsung menangani dan memberikan bantuan.

Baca juga: BPBD Parimo Usul Bantuan Ribuan Rumah Terdampak Bencana

“Percayalah tapi harus berdasarkan data yang akurat dan valid dari pemerintah desa dan Kabupaten Kota. Yakinlah itu janji saya,” sebutnya.

Rusdy Mastura menuturkan, kalau ada masyarakat terdampak belum mendapat bantuan sementara terdampak bencana akan dibantu.

Baca juga: BPBD Belum Pastikan Pencairan Tahap Tiga

Itu untuk merespon masyarakat dari Loli Raya, Talise, dan Mamboro yang menjadi korban terdampak bencana mengeluhkan nasib mereka yang tak mendapatkan bantuan.

Salah satu perwakilan warga Donggala Asmin, mengaku 215 Kepala Keluarga (KK) di Loli bersaudara, hingga kini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Rehab Rumah Rusak, BPBD Parimo Akomodir Tambahan 3000 Unit

Baca juga: DLH Nilai Tanggul Baru Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Berbahaya

Masyarakat meminta relokasi tidak dilakukan oleh pemerintah, dan berharap dana stimulan dapat segera diberikan.

“Kami masyarakat Loli bersaudara tidak mau direlokasi. Kalau boleh diberikan saja dana stimulan,” tutupnya.

Baca juga: BPBD Jamin Bantuan Stimulan Bencana Tidak Lompat Tahun

Baca juga: Kota Palu Data Warga Miskin Ikut BPJS Kesehatan

Laporan: Novita Ramadhani/ Biro Administrasi Pimpinan Sulteng

...

Artikel Terkait

wave

Pasien Keluhkan Diskriminasi Layanan di RSUD Anuntaloko Parigi

Pasien tuding ada perlakuan diskriminasi layanan kesehatan di RSUD Anontaloko Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

225 Guru di Parigi Moutong Suntik Vaksin Covid 19

Sebanyak 225 guru di seluruh sekolah Parigi Moutng, Sulawesi Tengah, telah suntik vaksin covid 19, persiapan pembelajaran tatap muka nanti

Parigi Moutong Tuntaskan Verifikasi Klaim Bansos Masyarakat Prasejahtera

Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah menuntaskan proses verifikasi klaim Bansos masyarakat prasejahtera 2020.

Ratusan Warga Donggala Unjuk Rasa Tuntut Huntap

Ratusan warga Donggala, Sulawesi Tengah, unjuk rasa tuntut persoalan Hunian tetap (Huntap), Aksi massa hingga jalan kaki hingga 20 Km.

DPRD Rapat Paripurna Sertijab Gubernur Sulawesi Tengah

Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) laksanakan rapat paripurna serah terima jabatan atau sertijab Gubernur Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;