Berita parigi moutong, gemasulawesi- Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Zulfinasran Ahmad mengatakan, saat ini Pemerintah daerah (Pemda) sedang berupaya memberikan akses internet di 23 kecamatan, sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan APBD.
“Saat ini pemerintah sedang berupaya memberikan akses ke seluruh kecamatan di Parigi Moutong. Kami harapkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Zulfinasran saat menghadiri launching aplikasi Sibimo di lantai II Kantor Bupati, belum lama ini.
Keberadaan akses internet di wilayah kecamatan dianggap penting. Apalagi wilayah Parigi Moutong sangat panjang dan luas. Diharapkan, akan mendekatkan hubungan antara Pemda, dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Untuk mendukung program akses internet, Pemda Parigi Moutong juga akan menyiapkan fasilitas Video Conference (Vidcom) tahun ini. Namun, karena keterbatasan anggaran baru diberikan untuk 11 kecamatan.
Baca juga: Telkom Sosialisasi Smart City Parigi Moutong
Harapannya, ketika dilaksanakan sosialisasi atau kegiatan lainnya, yang melibatkan pemerintah kecamatan dan desa, tidak lagi mengeluarkan anggaran perjalanan yang cukup besar.
Bahkan, OPD tidak lagi beralasan mengalami keterbatasan anggaran untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten.
Baca juga: Lima Kabupaten di Sulawesi Tengah Masuk Zona Merah Covid 19
Kemudian, upaya dilakukan itu akan berdampak pada pengeluaran keuangan daerah. Disamping itu, Pemda dapat melakukan sejumlah penghematan dalam penggunaan APBD terhadap kegiatan rutin.
Selain itu, dapat mengalihkan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif.
“Karena keterbatasan anggaran, tahun ini baru 23 kecamatan yang disiapkan dulu. Tahun depan, sisa kecamatan yang belum memiliki fasilitas Vidcom akan dipenuhi,” jelasnya.
Keberadaan akses internet yang didukung dengan ketersediaan Vidcom juga, akan mengmudahkan pemerintah kecematan dan desa, mengakses produk aplikasi inovasi, seperti Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Parigi Moutong (SIBIMO).
“Jadi aplikasi yang dibuat, jangan hanya sebagai kiasan atau menggugurkan kewajiban, dapat berinovasi. Tetapi, pelaksanaannya tidak secara berkelanjutan. Sebab, aplikasi ini nantinya diharapkan dapat terintegrasi dengan seluruh stakeholder, Basarnas, TNI, dan Polri,” tuturnya.
Diharapnya kedepan, pemerintah desa juga dapat menganggarkan fasilitas Vidcom melalui DD dan ADD. Namun, harus sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa, yang diatur dalam undang-undang pemerintah atau menteri.
Baca juga: Aplikasi Baru Hambat Pencairan Dana Bos 2021 Parigi Moutong
Laporan: Novita Ramadhani
