Disikapi dengan Serius, Pemkot Makassar Terbitkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan Stunting

Ket. Foto: Pemerintah Kota Makassar Menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan Stunting di Makassar
Ket. Foto: Pemerintah Kota Makassar Menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan Stunting di Makassar Source: (Foto/ANTARA/HO/Pemkot Makassar)

Makassar, gemasulawesi – Pemerintah Kota Makassar menyatakan mereka membuat master ansit yang merupakan penentuan data tren keluarga berisiko stunting dan juga prevalensi yang berdasarkan SKI E-PPGBM.

Firman Hamid Pagarra, yang merupakan Pj Sekda Kota Makassar, diketahui memaparkan hasil progres dan juga kinerja aksi konvergensi percepatan serta penanganan stunting di Kota Makassar.

Dalam keterangannya kemarin, tanggal 1 Juni 2024, Firman Hamid Pagarra menegaskan jika percepatan penurunan stunting di Kota Makassar sangat disikapi dengan serius dengan menerbitkan peraturan wali kota mengenai percepatan penurunan stunting.

Baca Juga:
Keren! Siswa SMK 1 Pancasila Jember Dapat Tawaran Beasiswa Kuliah di China Usai Cover Lagu Mandarin dan Viral di Media Sosial

Dikutip dari Antara, dia menjelaskan master ansit adalah instrumen yang digunakan dalam perhitungan dengan menggabungkan beberapa komponen, yakni data stunting, prevalensi stunting dan juga data cakupan layanan yang didapatkan dari OPD.

Firman yang juga merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Makassar menyampaikan peraturan wali kota tersebut akan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan dan yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk OPD.

Diketahui jika peraturan yang dimaksud Firman adalah Peraturan Wali Kota Makassar dengan nomor 96 Tahun 2023 mengenai Konvergensi Percepatan  Pencegahan Penurunan Stunting.

Baca Juga:
Penghargaan untuk Dedikasi yang Luar Biasa, Pemkab Parigi Moutong Adakan Malam Penganugerahan Apresiasi Mahakarya GTK Tahun 2024

“Jika dalam penentuan data seperti data tren keluarga berisiko stunting, maka prevalensi stunting Makassar berdasarkan dengan data EPPGBM atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dan SKI atau survei kesehatan Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan adapun untuk capaian dan target kinerja, sejumlah inovasi yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan tahapan penyusunan Ranperda Percepatan penurunan stunting dan rembuk stunting juga telah diprogramkan.

Firman mengakui jika di awal pihaknya mematangkan data terkait keluarga berisiko stunting.

Baca Juga:
Bertempat di Pos TNI AL, Penerimaan Mahasiswa Praktik Profesi Ners State Manajemen Kegawatdaruratan Masyarakat Pantai Resmi Dibuka

“Dari sana, kita tarik agar dapat mengambil keputusan sehingga menghasilkan solusi, dimana dapat dilihat angka prevalensi stunting berdasarkan EPPBGM terjadi penurunan dari angka 4,07 persen di tahun 2022 ke 3,14 pada tahun 2023,” ujarnya.

Dia juga menyatakan terdapat dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap penurunan stunting yang tidak hanya sampai tahap tersebut. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Viral! Kesulitan Membeli Pupuk, Petani Jagung di Gowa, Sulawesi Selatan Terpaksa Membabat Tanaman Jagungnya yang Baru Berumur Sebulan

Gegara pupuk mahal dan harga jual semakin murah, petani di Gowa, Sulsel ini pilih memangkas tanaman jagungnya yang baru berumur sebulan.

Penyusunan Analisis IHK Barang serta Jasa, Pemkab Parigi Moutong Gelar Rakor Bersama dengan BPS dan Instansi Terkait Lainnya

Untuk penyusunan analisis IHK barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengadakan rakor bersama dengan BPS dan instansi lainnya.

Tegaskan Kekompakan Penting dalam Membangun Kebersamaan, 125 Calon Haji Parigi Moutong Telah Siap untuk Diberangkatkan ke Tanah Suci

Sebanyak 125 calon haji asal Kabupaten Parigi Moutong telah siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.

Diduga Merupakan Kaki Tangan Bandar Narkotika, Sejumlah Orang Diamankan oleh BNN Sulawesi Tengah

BNN Provinsi Sulawesi Tengah mengamankan sejumlah orang yang diduga merupakan kaki tangan bandar narkotika.

Timbangan Beras untuk Bantuan Pangan Tidak Mencukupi, Bulog Sulawesi Tengah Dilaporkan Menggantinya dengan yang Baru

Bulog Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan mengganti beras bantuan pangan yang tidak mencukupi timbangannya dengan yang baru.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;