Kompak! Ratusan Buruh di Tangerang Geruduk Gedung DPRD, Suarakan Penolakan Terhadap Program Tapera yang Dianggap Terlalu Memberatkan

Ratusan Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tangerang untuk menolak Tapera.
Ratusan Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tangerang untuk menolak Tapera. Source: Foto/Instagram @psnews.id

Tangerang, gemasulawesi - Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) melakukan aksi demonstrasi dengan menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang.

Aksi demo ratusan buruh di Tangeran ini dipimpin oleh koordinator aksi, Lugito, yang menyuarakan penolakan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lugito menegaskan bahwa buruh menolak Tapera karena dianggap sebagai program yang sangat memberatkan.

Menurutnya, dengan pemotongan gaji buruh melalui pajak yang kini diterapkan, ditambah lagi dengan rencana pemotongan gaji sebesar 2,5 persen untuk Tapera, akan semakin memperberat beban ekonomi para buruh di Kabupaten Tangerang.

Baca Juga:
Viral Aksi Percobaan Bunuh Diri Seorang Pria yang Nekat Ingin Lompat dari Jembatan Ceger Kota Bogor, Begini Kondisinya Sekarang

"Dengan dipotongnya gaji buruh melalui pajak ditambah lagi dengan adanya program Tapera yang akan memotong gaji sebesar 2,5 persen ini sungguh memberatkan buruh," ujar Lugito kepada wartawan selama aksi demonstrasi yakni pada Kamis, 20 Juni 2024.

Lugito juga menyampaikan bahwa penolakan ini tidak hanya datang dari pihak buruh, tetapi juga didukung oleh para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurutnya, kedua pihak sama-sama merasa terbebani dengan kebijakan ini.

“Kami miris, rakyat dan buruh sudah menjerit. Semoga pada 20 Juni aksi yang dilakukan serentak ini supaya Tapera ini digagalkan,” tambah Lugito, mengekspresikan harapan bahwa aksi demonstrasi ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembatalan program Tapera.

Baca Juga:
Usai Videonya Viral, Ibu di Sumedang yang Kepergok Buang Sampah Sembarangan dan Dapat Sanksi Sosial Akhirnya Minta Maaf, Janjikan Hal Ini

Lugito menambahkan bahwa harapannya, aksi demonstrasi ini dapat mempengaruhi keputusan pemerintah untuk membatalkan program Tapera.

Dia juga mengancam akan menggelar demo besar-besaran pada 27 Juni mendatang di Jakarta jika aspirasi mereka tidak diindahkan.

“Kami berharap program ini dibatalkan. Jika tidak, kami akan menggelar demo besar-besaran tanggal 27 Juni nanti di Jakarta,” tegas Lugito.

Kehadiran ratusan buruh dalam demonstrasi ini menyoroti ketegangan antara pemerintah dan buruh terkait kebijakan Tapera.

Baca Juga:
Baru Terungkap! 7 Terpidana dalam Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon Ternyata Pernah Ajukan Grasi ke Presiden Jokowi, Polri Tegaskan Hal Ini

Mereka berharap agar suara mereka didengar dan menjadi pertimbangan serius dalam kebijakan pemerintah terkait masalah ekonomi dan kesejahteraan buruh.

Aksi ini juga menunjukkan keseriusan para buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam kondisi sosial dan ekonomi yang semakin menantang.

Video yang memperlihatkan aksi demo ratusan buruh di Tangerang ini pun beredar luas dan menuai beragam komentar dari netizen.

Sebagian besar netizen mendukung aksi para buruh tersebut dan menolak program Tapera yang sudah direncanakan pemerintah.

Baca Juga:
Sebelumnya Menampung 1,4 Juta Pengungsi, PBB Sebut Kini Diperkirakan 65 Ribu Orang Masih Berada di Rafah

“Lagian aneh aja peraturannya. Tabungan buat bantu yang belum punya rumah tapi kok dipaksa? Sampe buat peraturan pemecatan kalau gak mau nabung. Kasian yang masih harus bayar biaya sekolah anak, kontrakan. Lah, yang di atas orang dalam kan gedenya gajiannya, udah punya 2-3 rumah pribadi, mobil 3, motor 3, semuanya hasil,” ungkap akun @kim***. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Baru Terungkap! Pemerintah Akhirnya Akui Potongan Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera Akan Dialihkan untuk Menutupi Defisit APBN

Potong gaji pekerja 3 persen setiap bulannya. Pemerintah mengaku iuaran Tapera akan dialihkan ke Sukuk dan SBN untuk menutup defisit APBN.

Potong Gaji Pekerja Sebanyak 3 Persen! Kemenkeu Janji Peserta Tapera Akan Mendapat Insentif Pajak dan Bantuan Administrasi

Banyak dikeluhkan masyarakat, Kementerian Keuangan berjanji akan memberikan insentif kepada para peserat Tapera.

Ungkap Penyesalannya Terkait Program Tapera yang Kini Tuai Pro dan Kontra, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Kenapa Harus Terburu-Buru

Begini kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait program Tapera yang belakangan ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Lautan Merah Hitam Padati Kawasan Patung Kuda Gambir! Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kebijakan Tapera, Ini 5 Tuntutan yang Disampaikan

Selain menolak Tapera, ribuan buruh yang menggelar demo di Istana Negara hari ini juga menuntut 4 hal lainnya, simak apa saja.

Singgung Temuan BPK Terkait Dana dari Ratusan Ribu Pensiunan yang Tidak Jelas, Rieke Diah Pitaloka Minta Kebijakan Tapera Dibatalkan

Rieke Diah Pitaloka menyinggung temuan BPK terkait dana dari ratusan ribu pensiunan yang tidak jelas, minta agar kebijakan Tapera dibatalkan

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;