[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=s6cR5ppIJCg[/embedyt]
Berita parigi moutong, gemasulawesi- Pemda Parimo, Sulawesi Tengah melakukan rapat evaluasi DTKS terkait hasil verifikasi dan validasi data.
“Ada beberapa poin penting menjadi harapan Pemda dari hasil rapat evaluasi verifikasi dan validasi data,” ungkap Sekda Parimo, Zulfinasran Ahmad, saat dihubungi, Kamis 22 Juli 2021.
Dalam rapat evaluasi DTKS, pihaknya meminta tim verifikasi dan validasi agar memastikan kembali seluruh warga Parimo yang masuk kategori agar dimasukan dalam data.
Baca juga: Verifikasi Validasi DTKS Parimo Dibawah 50 Persen
Termasuk warga memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) dan yang belum memilikinya.
“Harus dipastikan warga masuk dalam data adalah bukan warga mampu. Menjadi perhatian juga adalah status anak yatim piatu tinggal dan masuk dalam KK orang lain,” sebutnya.
Dalam rapat evaluasi itu disebut apabila dalam uji petik atas data terdapat warga mampu. Maka itu diwajibkan untuk mengembalikan seluruh biaya telah dikeluarkan pemerintah.
Dia menjelaskan, ketika terdapat masyarakat berhak menjadi penerima manfaat, namun tidak terdata dalam DTKS saat ini. Maka, pemerintah desa diminta untuk menjamin masyarakatnya menggunakan Dana Desa (DD).
DTKS ini menjadi rujukan Pemda maupun pemerintah pusat, dalam penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat. Dirinya meminta, semua pihak yang terlibat dalam verifikasi dan validasi untuk lebih teliti saat melakukan pendataan.
“Jangan sampai masyarakat dalam kategori mampu dimasukkan. Sebaliknya masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima manfaat, tidak terdata,” ujarnya.
Baca juga: Wakil Rakyat Persoalkan DTKS di Parigi Moutong
Warga belum miliki NIK bisa data DTKS
Sementara, bagi masyarakat belum memiliki NIK, akan menjadi tanggung jawab dari Dinas Dukcapil setempat, dalam pemenuhan data kependudukan untuk kepentingan pemenuhan DTKS.
“Setelah data sudah terkumpul dan dinyatakan valid, agar dilakukan verifikasi dan validasi kembali secara berkala,” tutupnya.
Sebelumnya, Dinas Sosial Parimo, Sulawesi Tengah mengaku verfikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, belum mencapai 50 persen dari target data yang ditetapkan pada pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes).
Baca juga: Sekda Minta Pemdes Verifikasi Kelayakan Data DTKS Parimo
Kendala yang sangat berpengaruh dihadapi dilapangan, diantaranya permintaan Kementerian Sosial. Untuk melakukan finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, hanya dalam waktu dua Minggu menggunakan aplikasi.
Kemudian, verifikasi dilakukan pihaknya bersamaan dengan pendataan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan sasaran Indek Desa Membangun (IDM).
Baca juga: Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS
Laporan: Novita Ramadhani
