Gubernur Rusdy Mastura Akan Realokasi Anggaran Sulteng

<p>Foto: Gubernur Rusdy Mastura.</p>
Foto: Gubernur Rusdy Mastura.

Gemasulawesi– Gubernur Rusdy Mastura akan mempertimbangkan melakukan realokasi anggaran Sulteng untuk memenuhi kebutuhan prioritas.

“Kita utamakan kebutuhan mendesak di masyarakat,” ungkap Gubernur Rusdy Mastura, dalam keterangan resminya di Kota Palu, Selasa 27 Juli 2021.

Gubernur menempuh kebijakan realokasi anggaran Sulawesi Tengah, terkait dengan efektivitas percepatan rehab rekon, penanganan penularan virus covid-19 dan percepatan penanganan pemulihan keamanan Poso, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Gubernur Sulteng Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala

Untuk kebutuhan realokasi anggaran Sulteng. Rusdy Mastura berharap kepada organisasi perangkat daerah, agar menunda kegiatan atau belanja barang dan jasa belum prioritas. Termasuk proyek belum dilakukan lelang atau tender.

“Kita harus percepat pemulihan ekonomi masyarakat. Harus bantu beras,” sebutnya.

Baca juga: IFRC: PMI Parigi Moutong Dibekali Kemampuan Penanganan Covid19

Lagi pula kata Gubernur Rusdy Mastura, jika pelelangan belum dilakukan sebaiknya ditunda saja. Realokasi anggaran Sulteng untuk percepatan pemulihan ekonomi, penanganan covid-19, percepatan rehab rekon.

Menurutnya, langkah realokasi anggaran sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 dan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penanganan covid-19.

Baca juga: Rakor BPBD Sulteng Bahas Percepatan Rehab Rekon 2020

Gubernur minta percepat rehab rekon di Donggala

Terkait rehab rekon, sebelumnya Rusdy meminta untuk mempercepat rehab rekon di Donggala.

Dengan gelontoran bantuan senilai Rp12 Miliar, Gubernur meminta percepatan rehab rekon di Donggala.

“Saya minta Bupati Kasman Lassa untuk mempercepat pemulihan penyintas gempa dan tsunami di Donggala,” ungkap Rusdy, di Kota Palu, Selasa 7 Juli 2021.

Baca juga: Ini Empat Program Kemnaker Percepat Pemulihan Ekonomi

Baca juga: Kementerian PUPR telah Salurkan Program BSPS Sejak 2016

Ia menginginkan warga Donggala bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik.

Sehingga, pilihan pemulihan penyintas warga terdampak gempa dan tsunami harus segera dilakukan.

Selain percepatan rehab rekon di Donggala, Gubernur juga meminta Bupati fokus dan serius menyelesaikan dampak pandemi covid 19.

Baca juga: Gubernur Beri Peran Bangun Daerah ke Perusda Sulteng

Baca juga: Ini Pesan Bupati Parigi Moutong kepada Kepala Sekolah Baru Terlantik

Laporan: Rafiq

...

Artikel Terkait

wave

Update Gempa Touna: Aktivitas Kembali Normal

Dari update gempa Touna Sulawesi Tengah, BPBD menyebut aktivitas warga kembali normal, layanan di instansi pemerintahan dan non pemerintahan

Kemendes PDTT Hibah Kendaraan Roda Empat ke Parimo

Kemendes PDTT memberikan bantuan hibah kendaraan roda empat sebanyak enam unit ke Pemda Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasca Gempa, BPBD Touna Minta Masyarakat Tetap Waspada

BPBD Touna, Sulawesi Tengah, meminta masyarakat tetap tenang, tidak panik dan selalu waspada dengan potensi ancaman gempa susulan.

IFRC: PMI Dibekali Kemampuan Penanganan Covid19

IFRC Reftalina Rahman mengatakan, PMI Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah dibekali dengan berbagai kemampuan penanganan covid19.

PPKM Level Empat Palu: Titik Perbatasan Akan Disekat

Walikota Palu, Hadianto Rasyid, secara resmi menyatakan penerapan PPKM level empat Palu, Sulawesi Tengah. Titik perbatasan akan disekat.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;